Irjen Ahrie Sonta Dipecat Tak Hormat karena Penyadapan Ilegal

Kendari, ıNarasikita - Majelis hakim Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri secara resmi memutuskan pemberhentian secara tidak hormat terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta dalam kasus penyadapan yang dilakukan tanpa mekanisme hukum yang berlaku. Keputusan ini berdasarkan hasil sidang yang menilai tindakan yang dilakukan saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kabag Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim telah melanggar aturan profesional dan prosedural.

Ahrie Sonta diduga menggunakan akses teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan tanpa izin dan tanpa dasar hukum yang sah. Menurut keterangan resmi dari pihak kepolisian, tindakan tersebut dilakukan saat ia menjalankan tugas operasional, namun justru menyimpang dari kewajiban etis dan prosedur yang telah ditetapkan. Penggunaan kewenangan tersebut dianggap tidak profesional dan membahayakan integritas institusi.

Sidang etik menilai pelanggaran yang dilakukan Ahrie Sonta telah melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, serta berbagai ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan aturan pelaksanaan Komisi Kode Etik. Keputusan ini menjadi bukti komitmen institusi dalam menegakkan disiplin dan menjaga kepercayaan publik.

Ahrie Sonta yang sebelumnya menjabat di Bareskrim Polri kini dinyatakan tidak lagi memiliki status sebagai anggota Polri. Meski telah dijatuhkan sanksi berat, pihaknya menyatakan akan mengajukan banding atas keputusan tersebut. Namun, proses hukum dan etik tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.