JPU Kejagung Telusuri Aliran Dana Lewat Kantor Hukum dalam Kasus Febrie

Kendari, ıNarasikita - Proses persidangan perkara korupsi yang menyeret mantan Jaksa Penuntut Umum Khusus Febrie Adriansyah terus berjalan intensif di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Fokus utama kini beralih pada pengungkapan modus pencucian uang yang diduga melibatkan transaksi formal melalui institusi hukum. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung menunjukkan keberanian dan ketelitian dalam mengurai aliran dana yang tampaknya dilakukan dengan cara yang terstruktur dan memanfaatkan legalitas formal untuk menyamarkan asal-usul kekayaan.

Pakar hukum pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, menilai pendekatan JPU ini merupakan langkah strategis dalam mengungkap kejahatan yang kompleks. Menurutnya, tindak pidana pencucian uang kini sering kali dilakukan dengan modus berlapis, termasuk melalui kantor hukum sebagai sarana legitimasi. Kecermatan JPU dalam menelusuri jejak dana—bukan hanya pada bentuk formalnya, tetapi juga pada tujuan akhir dan penerima manfaat—dinilai krusial untuk membongkar jaringan kejahatan yang berlapis dan menjangkau pelaku intelektual.

Suparji menekankan bahwa penegakan hukum tidak cukup hanya menjerat pelaku lapangan, tetapi harus mampu merampas seluruh aset yang berasal dari tindak pidana. Dalam kasus yang melibatkan aparat penegak hukum, hal ini menjadi momen penting untuk menunjukkan keadilan substantif. Ketegasan JPU dalam menuntut hukuman maksimal serta menuntut pengembalian aset kejahatan dinilai sebagai bentuk komitmen nyata dalam membersihkan sistem dari praktik kotor.

Publik, menurutnya, memiliki harapan tinggi agar proses peradilan ini berjalan objektif, transparan, dan tanpa kompromi. Dengan memperkuat bukti aliran dana dan memperjelas keterlibatan pihak-pihak tertentu, JPU diharapkan mampu menghadirkan efek jera yang nyata serta kembali membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.