Kuasa Hukum Gibran Pertimbangkan Banding Meski PTUN Tutup Ruang Upaya Hukum

Kendari, ıNarasikita - Sidang lanjutan gugatan sertifikat penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta berlangsung dengan keputusan yang menutup ruang pengajuan upaya hukum lebih lanjut. Majelis hakim, dipimpin oleh Ketua Rahmadi, memutuskan gugatan oleh PT Mercy Toga Kirana dinyatakan gugur. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menegaskan tidak ada ruang untuk pemeriksaan tambahan maupun pengajuan banding terhadap putusan tersebut.

Meski demikian, Muhammad Rullyandi, selaku kuasa hukum Gibran yang hadir sebagai pihak tergugat intervensi, menyatakan tetap meyakini adanya opsi hukum lain, khususnya banding. Ia menegaskan bahwa secara prosedur hukum, putusan pengadilan manapun—termasuk PTUN—masih dapat diajukan banding, meskipun hakim dalam sidang menyatakan sebaliknya. Menurutnya, pernyataan hakim tidak menghilangkan hak hukum yang dijamin dalam aturan acara peradilan.

Rullyandi menekankan bahwa keputusan akhir mengenai langkah selanjutnya masih akan dibahas secara mendalam bersama Gibran. Ia menyampaikan bahwa hasil sidang belum sempat disampaikan secara langsung kepada kliennya karena fokus pada jalannya persidangan. Proses evaluasi terhadap putusan akan dilakukan secara cermat dan teliti sebelum menentukan sikap ke depan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai ijazah Gibran telah bersifat final dan mengikat. Ia menegaskan bahwa kedua lembaga peradilan tertinggi di negara ini telah mengambil keputusan yang tidak dapat dibatalkan atau digugat lebih lanjut, sehingga tidak ada ruang hukum lain yang tersisa.