Malaysia Mulai Deportasi Pencari Suaka Myanmar, Tantangan HAM dan Politik

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Malaysia telah memulai proses pemulangan warga asing yang berstatus pencari suaka dari Myanmar, dengan tahap pertama melibatkan 1.476 orang yang dikirim melalui tiga kapal Angkatan Laut Myanmar. Keputusan ini berlangsung setelah kesepakatan bilateral dengan penguasa militer Myanmar, Min Aung Hlaing, yang menandai perubahan signifikan dalam kebijakan humaniter negara tersebut. Pemulangan dilakukan tanpa adanya pendampingan dari badan PBB, termasuk Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi, yang dilarang melakukan peninjauan atau pendampingan terhadap para pemulang yang masih berada dalam pusat detensi.

Kebijakan ini menuai kritik tajam dari berbagai organisasi hak asasi manusia, yang menekankan bahwa banyak dari mereka yang dipulangkan berisiko menghadapi represi, kekerasan, atau wajib militer paksa. Pemerintah Malaysia menyatakan proses tersebut bersifat sukarela, namun tidak memberikan transparansi mengenai proses seleksi atau kriteria pemilihan peserta pemulangan. Di tengah kontroversi, tidak diketahui secara pasti apakah kelompok Rohingya—yang tidak diakui sebagai warga negara di Myanmar—termasuk dalam rombongan pertama tersebut.

Perubahan sikap ini terjadi di tengah tekanan sosial dan ekonomi yang meningkat, khususnya sejak pandemi, yang memicu meningkatnya sentimen anti-Rohingya di kalangan publik Malaysia. Sebelumnya, pemerintah yang dipimpin Anwar Ibrahim dikenal sebagai pendukung kuat hak asasi manusia dan sering mengecam tindakan keras militer Myanmar. Namun kini, Anwar mengakui bahwa komunitas Rohingya telah menjadi “beban keamanan, beban ekonomi, dan sumber permusuhan” dalam masyarakat, menandai pergeseran tajam dari posisi kemanusiaan yang dulu dipegangnya.

Pernyataan Anwar tersebut menuai kekecewaan dari kalangan aktivis dan mantan tokoh, termasuk Latheefa Koya, mantan kepala Komisi Anti Korupsi, yang menyebut keputusan tersebut sebagai “memalukan dan tidak bermoral”. Analis politik menilai bahwa tekanan dari koalisi pemerintahan yang rapuh, khususnya dari partai etnis Melayu yang berkuasa sejak era lama, mendorong perubahan kebijakan. Dengan pemilu umum yang dijadwalkan sebelum 2028, Anwar dihadapkan pada pilihan sulit antara mempertahankan dukungan politik dan menjaga komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan.