Manufaktur RI Turun Jadi 19 Persen, Apindo Minta Evaluasi Kebijakan
Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB Indonesia menyusut dari 29 persen di era 2000-an menjadi 19 persen, dengan penurunan signifikan jika CPO tidak dimasukkan, menurut Apindo yang meminta evaluasi kebijakan dan revisi regulasi ketenagakerjaan.
Redaksi iNarasikita·Sabtu, 26 September 2026, 15.40 WITA·👁 4 orang membaca· 0 hari ini · 47x dibuka
📷 CNN IndonesiaKendari, ıNarasikita - Kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia kini berada pada level 19 persen, menurun signifikan dibandingkan puncaknya sekitar 29 persen pada dekade 2000-an. Hal ini menjadi perhatian serius bagi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), yang menilai penurunan ini mengancam pertumbuhan ekonomi nasional. Organisasi tersebut menekankan pentingnya penguatan industri pengolahan sebagai fondasi utama untuk mendorong ekonomi tumbuh hingga 8 persen per tahun.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, menyatakan bahwa jika komoditas minyak sawit mentah (CPO) dikeluarkan dari perhitungan, kontribusi manufaktur hanya tersisa sekitar 16 persen. Ia menilai penurunan ini terjadi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang dinilai berdampak negatif terhadap pertumbuhan industri. Peningkatan produktivitas dan daya saing sektor manufaktur, menurutnya, sangat bergantung pada kebijakan yang mendukung, bukan menghambat.
Bob menekankan bahwa sektor manufaktur tidak hanya menjadi penopang ekonomi, tetapi juga menjadi sumber utama penciptaan lapangan kerja formal. Ia menyoroti perlunya kebijakan yang seimbang antara fleksibilitas operasional dunia usaha dan perlindungan bagi pekerja. Dengan demikian, Apindo mendorong pemerintah untuk merevisi aturan ketenagakerjaan dengan menerapkan prinsip flexicurity, yang mengintegrasikan fleksibilitas dengan keamanan kerja.
Ia menegaskan bahwa regulasi ketenagakerjaan tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus sinergis dengan kebijakan di sektor industri, perdagangan, dan ekonomi lainnya. Kolaborasi lintas sektor, menurutnya, menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Dengan evaluasi kebijakan yang komprehensif, manufaktur berpotensi kembali menjadi pilar utama perekonomian nasional.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

KUR Naik Jadi Rp325 T, Bunga 0% untuk Korban Gempa NTT
Pemerintah tingkatkan target KUR 2026 menjadi Rp325 triliun dan beri bunga 0% bagi debitur terdampak gempa di NTT mulai 2027.
15 November 2026

Pemerintah Kaji Skema Insentif untuk Bangkitkan Industri Tekstil
Pemerintah bersama Danantara sedang menyusun skema insentif melalui pembiayaan khusus dan perluasan KIPK untuk menopang daya saing industri tekstil nasional.
15 November 2026

Airlangga Soroti Ketidakhadiran Foto Wapres di Ruang Rapat Kemenko
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyebut tidak ada foto Wakil Presiden di ruangan utama kementerian, menanggapi kehadiran puluhan duta besar dalam acara ekonomi diplomatik.
15 November 2026

Pemerintah Wajibkan Dana Pesangon Disimpan di Lembaga Negara
Pemerintah mewajibkan perusahaan menyetor dana pesangon ke lembaga pemerintah mulai 2027, demi menjamin hak pekerja saat PHK.
15 November 2026
Berita Lainnya

Dua WNA China Dideportasi karena Jualan Ilegal di Bekasi
Minggu, 15 November 2026, 12.13 WITA

383 Emiten Terkonsentrasi Kepemilikan, Termasuk Grup Haji Isam dan Salim
Minggu, 15 November 2026, 12.13 WITA

Rupiah Sentuh Level Terendah Baru di Rp18.231/US$
Minggu, 15 November 2026, 12.13 WITA

IHSG Naik 1,6% Meski Isu Politik Mengemuka
Minggu, 15 November 2026, 12.12 WITA

Rupiah Melemah Akibat Ekspektasi Kenaikan Suku Bunga AS
Minggu, 15 November 2026, 12.12 WITA

Dolar Tembus Rp18.460 di Sejumlah Bank
Minggu, 15 November 2026, 12.12 WITA

OJK dan BEI Perkuat Kolaborasi untuk Stabilitas Pasar Modal
Minggu, 15 November 2026, 12.12 WITA

Rupiah Melemah Sejalan dengan Mata Uang Asia
Minggu, 15 November 2026, 12.12 WITA

