OJK Serahkan Dua Tersangka Kasus BPRS Khasanah Ummat ke Kejari Banyumas

Kendari, ıNarasikita - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi menyerahkan dua tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perbankan syariah di PT BPRS Khasanah Ummat, Banyumas, kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Banyumas. Penyerahan dilakukan pada Kamis, 12 November 2026, dalam tahap II penyidikan, disertai barang bukti yang telah dikumpulkan. Kedua tersangka adalah TR, selaku Direktur Utama BPRS, dan AHK, yang berperan sebagai konsultan bisnis terafiliasi dengan institusi tersebut.

Kasus ini diduga melibatkan penyaluran pembiayaan yang menyimpang dari tujuan dan ketentuan yang berlaku, terjadi antara bulan Mei 2018 hingga September 2021. Dalam prosesnya, terdapat 21 fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada 20 nasabah, dengan kerugian yang diperkirakan mencapai sekitar Rp1,72 miliar. Sebelum penyerahan tahap II, OJK telah menyerahkan berkas perkara tahap I kepada JPU, yang pada 11 November 2026 menyatakan berkas telah lengkap dan siap diproses lebih lanjut.

TR diduga melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan Syariah, yang telah direvisi melalui UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Alternatif sangkaan lain yang dikenakan adalah Pasal 63 ayat (4) huruf b berdasarkan perubahan UU tersebut. Sementara itu, AHK disangkakan melanggar Pasal 64 UU Perbankan Syariah dalam versi terbaru, atau Pasal 63 ayat (2) sesuai perubahan regulasi.

Penanganan perkara ini merupakan hasil dari rangkaian proses pengawasan intensif oleh OJK, mencakup pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan. Langkah ini menegaskan komitmen OJK dalam memperkuat penegakan hukum di sektor jasa keuangan, menjaga integritas industri perbankan syariah, serta melindungi kepentingan publik. Koordinasi dengan penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan terus diperkuat untuk memastikan penanganan perkara berjalan secara profesional, tegas, dan konsisten.