Sabtu, 14 November 2026
iNarasikita — Setiap orang adalah jurnalis dan setiap peristiwa adalah berita

Pengadilan Bangladesh Jatuhi Hukuman Mati In Absentia kepada Mantan Menteri Era Hasina

Seorang mantan menteri Bangladesh, terkait kerusuhan 2024 yang menggulingkan PM Sheikh Hasina, dijatuhi hukuman mati secara in absentia karena terbukti bertanggung jawab atas pembunuhan enam orang.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Jumat, 30 Oktober 2026, 12.25 WITA·👁 3 orang membaca· 0 hari ini · 101x dibuka
Pengadilan Bangladesh Jatuhi Hukuman Mati In Absentia kepada Mantan Menteri Era Hasina📷 Sindonews

Kendari, ıNarasikita - Pengadilan Bangladesh telah menjatuhkan hukuman mati secara in absentia terhadap Md Mahbubul Alam Hanif, mantan menteri yang pernah menjabat di era Perdana Menteri Sheikh Hasina. Putusan ini berlaku karena keterlibatannya dalam pembunuhan enam warga sipil di distrik Kushtia barat selama gelombang kerusuhan tahun 2024 yang berujung pada penggulingan pemerintahan Hasina. Hanif, yang juga menjabat sebagai sekretaris jenderal Liga Awami, telah melarikan diri ke luar negeri sejak munculnya protes besar-besaran dan belum diketahui lokasi pastinya.

Selain Hanif, tiga petinggi lain dari partai yang dipimpin Hasina juga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh majelis hakim tiga anggota. Keempat terdakwa dinyatakan bersalah atas peran mereka dalam kekerasan yang terjadi saat demonstrasi berubah menjadi kerusuhan anarkis. Peristiwa tersebut menandai titik balik dalam politik Bangladesh, di mana kekuasaan Hasina berakhir setelah masa pemerintahannya yang berlangsung selama bertahun-tahun.

Kepala jaksa penuntut umum, Md Aminul Islam, menegaskan bahwa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan telah cukup kuat untuk membuktikan keterlibatan para terdakwa tanpa keraguan. “Tuduhan terhadap para terpidana terbukti tanpa diragukan lagi,” ujarnya kepada awak media, menegaskan bahwa keputusan hukum ini merupakan bagian dari upaya penegakan keadilan atas tindak kekerasan yang terjadi dalam masa krisis politik.

Putusan ini menyoroti kompleksitas hukum dan politik yang muncul pasca-kejatuhan pemerintahan Hasina. Meski berada di luar negeri, Hanif tetap menjadi objek hukum karena keterlibatannya dalam kejadian yang dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kehidupan manusia. Keputusan pengadilan menegaskan komitmen sistem hukum Bangladesh terhadap akuntabilitas, meski dalam kondisi ketidakhadiran terdakwa.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Tonton Videonya

Berita Terkait

Berita Lainnya