Polisi Kunjungi Gereja, Program Minggu Kasih Dikritik

Kendari, ıNarasikita - Sejak diluncurkan sebagai bagian dari program Quick Wins Tahun 2026, kunjungan petugas kepolisian ke tempat ibadah secara rutin dilakukan di berbagai wilayah Indonesia. Dalam kegiatan yang diberi nama Minggu Kasih, aparat dari tingkat kapolda hingga kapolsek mendatangi gereja untuk bersilaturahmi, menyampaikan pesan keamanan, serta memperkenalkan salam melipat tangan sebagai simbol ‘Polisi Bersama Masyarakat’. Kegiatan ini dilakukan di sejumlah lokasi, termasuk Gereja Baptis Indonesia Petra, Gereja HKBP Batak Karo Palembang, Gereja Bethel Tabernakel Ternate, dan GKI Malompo Nabire, hingga gereja-gereja di Jakarta, Medan, dan Kupang.

Tujuan utama dari kunjungan tersebut, menurut pernyataan Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ari Seto, adalah memperkuat hubungan antara kepolisian dengan masyarakat, khususnya kalangan lintas agama, sekaligus memastikan keamanan dalam menjalankan ibadah. Dalam kesempatan berdialog dengan KWI, Kapolri menekankan pentingnya sinergi antarlembaga untuk menjaga kerukunan sosial. Namun, pelaksanaannya menimbulkan ketegangan, terutama ketika kegiatan dilangsungkan tepat sebelum atau saat ibadah dimulai, sehingga mengganggu ritme ibadah dan kenyamanan jemaat.

Kritik muncul dari berbagai kalangan, termasuk aktivis HAM dan lembaga pengawas. Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, menyatakan bahwa kehadiran aparat di dalam gereja dalam konteks sosialisasi dan pelatihan salam tertentu berpotensi menjadi bentuk intimidasi, terlebih jika dilakukan tanpa konsultasi dengan pemimpin keagamaan. Beberapa warganet melaporkan bahwa petugas memasuki ruang ibadah saat misa hampir dimulai, bahkan mengajarkan salam melipat tangan di tengah prosesi liturgis, yang dianggap tidak sesuai dengan tradisi keagamaan.

Program ini muncul di tengah ketegangan sosial pasca-aksi demonstrasi mahasiswa 28 Oktober 2026, di mana sejumlah pendeta mengangkat tiga jari di mimbar sebagai simbol kegelisahan atas isu lingkungan, kebijakan sosial, dan keterbukaan publik. Di tengah konteks itu, kehadiran polisi di tempat ibadah justru memicu kekhawatiran akan pengawasan berlebihan terhadap ekspresi kebebasan beragama. Meski pihak kepolisian menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan menyatakan akan melakukan evaluasi, kritik terhadap pendekatan komunikasi dan waktu pelaksanaan program tetap bersikeras.