Stimulus Akhir Tahun 2026 Tak Jamin Pertumbuhan Ekonomi 5,4%

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah berencana menerapkan serangkaian insentif ekonomi pada kuartal terakhir 2026 dengan fokus pada pemulihan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Beberapa program utama mencakup bantuan pangan beras 10 kilogram per bulan untuk 33,24 juta Keluarga Penerima Manfaat, subsidi upah Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, serta diskon tiket transportasi selama periode Natal dan Tahun Baru. Namun, analis menilai dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan masih terbatas.

Dalam analisis terkini, kenaikan pertumbuhan konsumsi rumah tangga akibat stimulus diperkirakan hanya sekitar 0,5 poin persentase dibandingkan kondisi tanpa bantuan. Dengan konsumsi rumah tangga yang menyumbang sekitar separuh PDB, tambahan pertumbuhan ekonomi secara kasar diperkirakan hanya berkisar antara 0,06 hingga 0,07 poin persentase untuk seluruh tahun 2026. Angka ini jauh dari target pertumbuhan nasional sebesar 5,4% yang ditetapkan dalam APBN 2026, menunjukkan bahwa stimulus tidak cukup menjadi pendorong utama.

Kekhawatiran utama muncul dari efektivitas penyaluran dan penggunaan dana. Bantuan pangan, misalnya, bisa menggantikan pengeluaran rutin tanpa menambah konsumsi baru. Subsidi upah dapat digunakan untuk melunasi utang, bukan membeli barang konsumsi. Sementara diskon transportasi, meski mendorong mobilitas, tidak menjamin peningkatan daya beli jika pendapatan riil dan kondisi pekerjaan belum membaik. Oleh karena itu, peningkatan konsumsi harus diukur dari perubahan perilaku belanja, bukan sekadar volume transaksi.

Pemerintah diminta memastikan penyaluran dana tepat waktu, tepat sasaran, serta didukung ketersediaan pasokan barang dan jasa agar tidak terjadi kenaikan harga yang menggerus manfaat insentif. Selain itu, ketergantungan pada stimulus musiman menunjukkan perlunya penguatan fondasi ekonomi jangka panjang melalui penciptaan lapangan kerja produktif dan kenaikan pendapatan riil. Hanya dengan dua hal itu, daya beli masyarakat bisa pulih secara berkelanjutan.

Kendati demikian, pemerintah menegaskan bahwa program tersebut telah disetujui sejak pertengahan tahun dan siap dilaksanakan. Beberapa insentif, seperti diskon tiket kereta api, kapal laut, dan penerbangan, akan berlaku mulai Oktober hingga Januari 2027. Total anggaran untuk seluruh paket mencapai lebih dari Rp20 triliun, dengan fokus pada mendorong mobilitas dan aktivitas ekonomi pada masa liburan panjang.