Tiga WNI Jadi Korban TPPO Lewat Modus Nikah Paksa ke China

Kendari, ıNarasikita - Tiga perempuan warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus pengantin pesanan yang direncanakan untuk dikawinkan dengan warga negara China. Kasus ini terungkap setelah penyelidikan oleh Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri, yang mengungkap jaringan sindikat yang menawarkan pernikahan dengan janji kehidupan layak dan pendapatan bulanan mencapai Rp4–5 juta. Korban, yang memiliki inisial HA, MM, dan MA, direkrut antara Agustus hingga Oktober 2026 dengan iming-iming mahar sebesar Rp20–25 juta.

Dalam prosesnya, para korban dibekukan dalam sistem perdagangan manusia yang mengedarkan foto-foto mereka sebagai katalog calon pasangan kepada agen di China. Setiap perempuan dalam katalog ditawarkan dengan nilai transaksi antara Rp400 juta hingga Rp500 juta. Proses rekruitmen dilakukan melalui jaringan agen di Indonesia dan Hong Kong, yang juga membantu memalsukan dokumen kependudukan, termasuk mengubah tahun kelahiran korban agar memenuhi syarat pernikahan di negara tujuan.

Setelah tiba di Jakarta, ketiga korban ditampung di apartemen dan hotel untuk dipersiapkan secara administratif. Mereka diberi bantuan pengurusan dokumen perjalanan dan kependudukan sebelum dikirim ke China. Pernikahan yang dilangsungkan terbukti bersifat resmi dan tercatat secara sipil, sehingga mengikat secara hukum, bukan sekadar nikah siri seperti yang diperkirakan korban. Hal ini membuat proses perceraian sangat sulit dilakukan jika terjadi ketidaksesuaian, karena harus mengikuti aturan hukum yang berlaku di negara tujuan.

Kementerian Luar Negeri RI menyatakan dukungan penuh terhadap penegakan hukum terhadap para pelaku, serta menekankan pentingnya perlindungan bagi korban. Pihaknya berharap korban mendapatkan restitusi sesuai peraturan perundang-undangan dan pendampingan psikologis untuk pemulihan trauma. Masyarakat juga diimbau untuk lebih waspada terhadap tawaran pernikahan dengan warga negara asing yang disertai janji keuntungan finansial besar, serta memverifikasi legalitas proses pernikahan melalui instansi resmi.