50 Juta Warga Belum Punya Rekening, Pemerintah Siapkan Solusi

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah mengungkapkan bahwa sekitar 50 juta warga Indonesia di usia 17 tahun ke atas belum memiliki rekening bank, berdasarkan hasil identifikasi awal dari data keuangan nasional. Angka ini diperoleh melalui pemetaan terhadap populasi di desil satu hingga empat, yang merupakan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan untuk memperluas akses keuangan inklusif melalui program satu orang satu rekening.

Proses validasi data masih berlangsung secara menyeluruh, dengan pemadanan antara informasi dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya sistem Dukcapil, dan data sosial ekonomi nasional (DTSEN). Hasil penelusuran menyisir individu yang memenuhi kriteria: berusia 17 tahun atau lebih, termasuk dalam kelompok ekonomi paling bawah, serta belum tercatat dalam sistem perbankan. Dari hasil pemantauan silang, jumlah penerima yang layak direvisi menjadi 25 juta orang, jauh lebih rendah dari estimasi awal.

Dengan anggaran sebesar Rp1,28 triliun pada tahun 2026 — turun signifikan dari proyeksi awal Rp3,8 triliun — pemerintah akan menyalurkan bantuan setoran awal Rp50.000 kepada masyarakat yang teridentifikasi. Bantuan ini akan dilaksanakan melalui dua bank pelat merah, yakni BRI dan BSI, sebagai mitra implementasi. Tujuannya bukan hanya membuka akses keuangan, tetapi juga memperkuat basis data transaksi ekonomi nasional untuk perhitungan PDB yang lebih akurat.

Sosialisasi mengenai manfaat memiliki rekening bank akan dilakukan secara masif di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan kota. Pemerintah menekankan pentingnya inklusi keuangan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui program ini, diharapkan masyarakat miskin bisa lebih mudah mengakses layanan keuangan, termasuk penyaluran bantuan sosial dan insentif ekonomi lainnya.