Distribusi Beras di Kalimantan Tetap Berjalan Meski Asap Karhutla

Kendari, ıNarasikita - Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa operasional distribusi beras di wilayah Kalimantan tetap berjalan meskipun menghadapi tantangan akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan. Ia menyampaikan bahwa kebijakan operasional disesuaikan dengan perkembangan situasi lapangan, terutama terkait kondisi jarak pandang yang memengaruhi keselamatan petugas.

Beberapa lokasi, seperti Sampit, sempat menghentikan sementara layanan distribusi karena asap yang sangat tebal, sehingga aktivitas logistik diberhentikan demi mencegah risiko kecelakaan. Namun, Bulog terus memantau perkembangan cuaca dan akan melanjutkan operasi segera setelah jarak pandang membaik. Penyesuaian ini dilakukan sebagai bentuk respons cepat terhadap kondisi darurat yang terjadi.

Bulog juga menjalin koordinasi intensif dengan pemerintah daerah di empat provinsi Kalimantan—Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, dan Timur—untuk mengevaluasi kebutuhan bantuan pangan selama masa krisis. Dengan pendekatan berbasis permintaan dari pemerintah daerah, penyaluran cadangan pangan pemerintah (CBP) dilakukan secara bertahap dan tepat sasaran. Pemerintah daerah diberikan keleluasaan mengajukan kebutuhan jika diperlukan, termasuk untuk wilayah terdampak bencana lain seperti Nusa Tenggara Timur.

Stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola secara nasional telah mencapai 4,9 juta ton hingga 1 September 2026. Seluruh gudang Bulog di Kalimantan berada dalam kondisi aman karena tidak berlokasi di dekat kawasan hutan, sehingga tidak terancam kebakaran. Kualitas dan ketersediaan stok tetap terjaga, memastikan ketahanan pangan masyarakat tetap terjaga selama masa sulit.

Distribusi akan terus dilakukan secara bertahap menuju titik penyaluran, selama kondisi cuaca dan jarak pandang memungkinkan. Rizal menegaskan komitmen Bulog untuk menjaga kelancaran pasokan beras, meskipun dengan penyesuaian situasional, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap ketersediaan pangan masyarakat di wilayah rawan bencana.