Purbaya Siapkan Skema BPD Financing untuk Dorong Pembangunan Daerah

Kendari, ıNarasikita - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kini tengah menyusun kerangka pembiayaan baru yang dirancang untuk memperkuat kapasitas daerah dalam menjalankan proyek pembangunan. Skema yang diberi nama BPD Financing ini memungkinkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) menjadi mitra pembiaya awal, sementara kewajiban pembayaran akan ditanggung secara bertahap oleh pemerintah pusat dalam jangka waktu beberapa tahun.

Tujuan utama dari inisiatif ini adalah menjamin kelancaran pembangunan di daerah tanpa menimbulkan tekanan fiskal langsung terhadap anggaran daerah yang terbatas. Dalam rapat kerja dengan DPD RI, Purbaya menegaskan bahwa skema ini merupakan bagian dari upaya mencari pendekatan pembiayaan alternatif yang lebih aman dan berkelanjutan dibandingkan dengan penerbitan obligasi daerah.

Ia menyampaikan bahwa beberapa daerah memang telah mempertimbangkan penerbitan obligasi untuk membiayai proyek, namun hal itu berisiko besar jika tidak dikelola dengan hati-hati. Dengan BPD Financing, daerah dapat fokus pada eksekusi proyek tanpa harus menanggung beban pembayaran utang dalam waktu singkat. “Pembangunan daerah tetap jalan, sementara beban keuangan dikelola secara bertahap oleh pusat,” ujarnya.

Meski masih dalam tahap perencanaan, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah pusat memiliki komitmen kuat untuk menjaga momentum pembangunan daerah tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal. Mekanisme detail dan kerangka hukum masih dalam pembahasan, namun skema ini telah menjadi bagian dari strategi pembiayaan inovatif yang sedang dikaji secara menyeluruh.