7.000 Kawasan Kumuh Masih Jadi Tantangan, AHY Soroti Penanganan Bertahap
Indonesia masih menghadapi 7.000 kawasan kumuh, dengan penurunan tipis dari 2025 ke 2026, sambil memperkuat pendekatan terpadu dan mitigasi bencana dalam penanganan.
Redaksi iNarasikita·Senin, 14 September 2026, 15.37 WITA·👁 1 orang membaca· 1 hari ini · 2x dibuka
📷 CNBC IndonesiaKendari, ıNarasikita - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan bahwa sebanyak 7.000 kawasan permukiman kumuh masih menjadi tantangan serius di seluruh wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5.620 kawasan dikategorikan ringan, 1.666 berada pada kategori sedang, dan sekitar 100 termasuk dalam kategori berat. Ia menyebut penurunan jumlah kawasan kumuh dari 2025 ke 2026 terjadi, namun masih tergolong minim, menandakan perlunya upaya yang lebih intensif dan terkoordinasi.
Penanganan kawasan kumuh, menurut AHY, tidak hanya berfokus pada perbaikan struktur bangunan, tetapi juga pada pembenahan lingkungan hidup secara menyeluruh. Fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, drainase, dan pengelolaan sampah menjadi elemen krusial dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia menekankan bahwa tanpa infrastruktur pendukung yang memadai, pengaturan ruang dan mobilitas masyarakat menjadi kacau, memperparah kondisi kumuh.
Tugas penanganan dibagi berdasarkan luas kawasan: pemerintah pusat menangani area lebih dari 15 hektare, provinsi untuk kawasan antara 10 hingga 15 hektare, dan kabupaten/kota untuk area di bawah 10 hektare. Dari total penanganan, 66% dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, disusul 21% oleh pusat dan 13% oleh provinsi. AHY menyoroti pentingnya mempertimbangkan risiko bencana dalam perencanaan pemukiman, khususnya di kawasan rawan seperti bantaran sungai.
Ia menegaskan bahwa pembangunan kembali pasca-bencana tidak boleh hanya mengembalikan kondisi semula, melainkan harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Pemerintah telah menerapkan berbagai instrumen seperti BSPS, RTLH, pembangunan PSU, program perumahan terpadu, serta pembiayaan melalui FLPP. Pada 2026, fokus akan diberikan pada penanganan 16 kawasan prioritas di 16 provinsi dengan total luas 436,32 hektare, menunjukkan komitmen penanganan secara bertahap dan terukur.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

Rekonstruksi 3D Kuda Purba Buka Mata Ilmuwan
Tim peneliti China dan Amerika berhasil menghidupkan kembali penampilan kuda purba Equus ovodovi melalui rekonstruksi 3D berbasis DNA dan anatomi.
13 September 2026

Spider-Noir Tak Dilanjutkan, Proyek Kolaborasi Amazon-Sony Berlanjut
Serial Spider-Noir resmi berhenti setelah satu musim, meski meraih pencapaian tinggi dalam penontonan dan penghargaan, sementara proyek baru dari kemitraan Amazon dan Sony sedang dikembangkan.
11 September 2026

NexAI Siap Dana Segar Rp2,53 Triliun Lewat Rights Issue
Emiten data center NexAI akan lakukan rights issue untuk kumpulkan dana segar hingga Rp2,53 triliun guna percepatan pengembangan fasilitas dan penyelesaian kewajiban internal.
11 September 2026

Investasi Rp19,3 T Bangun Biorefinery Cilacap untuk Produksi Bioavtur
Pertamina siapkan dana Rp19,3 triliun untuk membangun biorefinery Cilacap, targetkan produksi bioavtur naik hingga 887 kiloliter per hari.
11 September 2026
Berita Lainnya

Hak Penumpang Saat Penerbangan Dibatalkan atau Terlambat
Senin, 14 September 2026, 15.46 WITA

BAIC Perluas Jaringan Dealer di Jakarta dan Wilayah Lain
Senin, 14 September 2026, 15.46 WITA

Sistem Ganjil-Genap BBM Subsidi Diberlakukan di Sulsel
Senin, 14 September 2026, 15.45 WITA

Penjualan Motor Nasional Turun Agustus, Industri Tetap Optimistis
Senin, 14 September 2026, 15.45 WITA

Motor dengan Tangki BBM Besar untuk Perjalanan Jauh
Senin, 14 September 2026, 15.45 WITA

Platform Digital yang Melanggar PP Tunas Siap Denda hingga Diblokir
Senin, 14 September 2026, 15.37 WITA

Asing Jual Bersih Rp664 Miliar, Tekanan Jatuhkan IHSG
Senin, 14 September 2026, 15.37 WITA

Purbaya Dorong Optimalisasi Dana Daerah, Jangan Hanya Simpan di Bank
Senin, 14 September 2026, 15.37 WITA


