Prabowo Sampaikan Tiga Pilar Kebijakan Global di KTT BRICS

Kendari, ıNarasikita - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali ke tanah air setelah menyelesaikan kunjungan resmi ke New Delhi, India, dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi BRICS 2026. Kedatangan sang kepala negara disambut oleh jajaran pejabat utama negara di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma pada dini hari, 14 September 2026. Turut menyambut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Menteri Sekretaris Negara, Panglima TNI, Kapolri, serta Kepala BIN, menunjukkan tingginya perhatian terhadap peran strategis Indonesia dalam forum multilateral global.

Dalam sesi terbatas bertema "Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism", Presiden Prabowo menyampaikan tiga pesan utama yang menjadi landasan kebijakan luar negeri Indonesia. Pesan pertama menekankan bahwa kekuatan negara dimulai dari kemampuannya memenuhi kebutuhan pokok rakyat, termasuk pangan, energi, dan pendidikan. Menurutnya, ketahanan di tiga sektor ini menjadi fondasi untuk menjamin kemandirian dan ketahanan nasional, sehingga Indonesia dapat menjaga kedaulatan dalam dinamika geopolitik global tanpa tergantung pada kekuatan asing.

Pesan kedua menggarisbawahi pentingnya persatuan antara negara-negara Global South sebagai kekuatan kolektif dalam memperjuangkan keadilan global. Prabowo mengutip pepatah "Bersatu kita teguh, terpecah kita runtuh" untuk menegaskan bahwa semangat Konferensi Asia-Afrika tetap relevan di era saat ini, di mana negara berkembang memiliki posisi strategis dalam ekonomi dan politik dunia. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat suara negara-negara berkembang dalam forum global.

Pesan ketiga menyoroti potensi besar BRICS sebagai wakil dari separuh populasi dunia. Presiden menekankan bahwa kekuatan ini harus diwujudkan dalam kerja sama konkret, seperti penguatan ketahanan pangan dan energi, serta memperluas akses terhadap pasar, modal, teknologi, dan pengetahuan. Indonesia, melalui keanggotaan BRICS, terus berupaya mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil, setara, dan damai, dengan PBB tetap menjadi pusat sistem multilateral yang perlu diperkuat agar lebih representatif dan responsif terhadap tantangan global.