Uji Coba Bansos Digital Diperluas ke 258 Wilayah

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah kini memperluas cakupan uji coba sistem digital perlindungan sosial (Perlinsos) ke 258 kabupaten dan kota, menyusul respons positif dari tahap awal yang melibatkan lebih dari 4,3 juta keluarga pendaftar dalam kurun waktu dua bulan. Perluasan ini menjadi langkah strategis menyusul arahan Presiden agar sistem digital diterapkan secara nasional pada pekan ketiga Oktober 2026. Kegiatan ini dilakukan dalam kerangka percepatan transformasi digital pemerintah, yang dipimpin oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam rapat koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait.

Kementerian Sosial menegaskan bahwa kesiapan data dan distribusi menjadi dua pilar utama dalam pelaksanaan Perlinsos Digital. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyatakan bahwa keberhasilan sistem digital bergantung pada akurasi data penerima yang disusun bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Ia menekankan bahwa dua masalah klasik—inklusi yang salah (penerima tidak layak) dan eksklusi (penerima yang seharusnya tidak terlewat)—dapat diminimalkan melalui pendekatan digital yang transparan dan terverifikasi secara real-time.

Dalam uji coba, proses pendaftaran yang sebelumnya memakan waktu 75 hingga 200 hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit. Biaya administrasi bagi masyarakat pun diperkirakan mendekati nol, menunjukkan efisiensi besar dibandingkan metode konvensional. Lebih dari 70 persen peserta uji coba memberikan respons positif, menunjukkan tingkat penerimaan masyarakat yang tinggi terhadap layanan digital ini. Pemerintah juga memperkuat akses melalui program Gerakan Perlinsos Peduli Tetangga, di mana warga dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat menjadi agen bantuan untuk membantu tetangga dalam mendaftar.

Uji coba tahap baru ini tidak hanya mengevaluasi sistem teknologi, tetapi juga kesiapan pemerintah daerah, interoperabilitas data antar-instansi, serta mekanisme pendampingan masyarakat. Hasil pengujian akan menjadi dasar penilaian sebelum peluncuran skala nasional pada 2027. Dengan pendekatan terintegrasi dan berbasis data akurat, pemerintah berharap penyaluran bansos menjadi lebih tepat sasaran, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.