Pemerintah Siap Bongkar Mafia Beras Fortifikasi

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah bersiap mengambil langkah tegas terhadap praktik penipuan dalam industri beras fortifikasi yang dinilai merugikan konsumen dan mengancam kestabilan pangan nasional. Kepala Badan Pangan Nasional, Amran Sulaiman, menyatakan bahwa sejumlah produk yang diklaim diperkaya gizi ternyata tidak memenuhi persyaratan teknis, bahkan terdapat perbedaan signifikan antara harga jual dan kandungan aktualnya.

Dalam pernyataan resminya, Amran mengungkapkan bahwa beras fortifikasi yang dijual dengan harga Rp56.000 per kilogram ternyata hanya berbiaya Rp13.000, sementara klaim gizi pada kemasan jauh melebihi kandungan nyata. Ia menegaskan bahwa produk tersebut bagaikan "emas di label, timah besi di isi", menunjukkan ketidaksesuaian yang mengkhianati kepercayaan publik.

Langkah tegas ini telah mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto, yang secara langsung memberi perintah untuk mengusut tuntas praktik tersebut. Amran menuturkan bahwa saat melaporkan temuan, Presiden menyampaikan respons tegas: "gaspol", menandakan komitmen penuh untuk melawan kelompok yang merusak ekonomi rakyat kecil. Ia menegaskan bahwa beras bukan komoditas untuk konglomerat, melainkan hak dasar masyarakat dan bagian dari subsidi negara.

Pengujian terhadap 178 sampel beras fortifikasi di 11 provinsi telah mengungkapkan bahwa 93% tidak memenuhi standar SNI 9372:2025. Standar tersebut menetapkan batas minimum kandungan vitamin B1, asam folat, vitamin B12, zat besi, dan seng, serta kewajiban kandungan aktual minimal 80% dari klaim label. Selain itu, terdapat pelanggaran pelabelan, seperti pencantuman dua zat gizi padahal klaimnya mencakup banyak nutrisi.

Pemerintah menegaskan bahwa pengawasan akan terus dilanjutkan meski menghadapi tantangan. Amran menekankan bahwa keputusan ini bukan semata soal ekonomi, melainkan upaya menjaga generasi mendatang dari produk yang menyesatkan. Ia menegaskan bahwa langkah ini adalah perintah Presiden dan akan dilaksanakan tanpa kompromi, demi keutuhan negara dan kesejahteraan rakyat.