BRICS di India: Koalisi Global South Hadapi Tantangan Internal dan Eksternal

Kendari, ıNarasikita - India menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi BRICS pada 12–13 September, menjadi panggung penting bagi 11 negara anggota yang berupaya memperkuat posisi dalam tatanan global pasca-krisis keuangan 2008. Momentum ini berlangsung di tengah ketegangan geopolitik yang memengaruhi kohesi kelompok, terutama menyusul serangan AS-Israel terhadap Iran—negara baru yang bergabung dalam BRICS pada 2024 bersama Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir, Etiopia, dan Indonesia. Kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin dalam acara tersebut menegaskan komitmen strategis anggota terhadap kerja sama lintas blok meski secara politik terjadi polarisasi global.

Kendati BRICS dirancang sebagai alternatif terhadap dominasi Barat, realitas menunjukkan bahwa struktur kelembagaan mereka masih belum mampu menggantikan peran lembaga seperti IMF atau Bank Dunia. Bank Pembangunan Baru (NDB), satu-satunya institusi keuangan yang didirikan oleh BRICS, telah menyetujukan pendanaan sekitar US$ 39 miliar hingga akhir 2024, angka yang jauh lebih kecil dibandingkan komitmen keuangan global lainnya. Selain itu, sebagian besar transaksi tetap dilakukan dalam dolar AS, menunjukkan ketergantungan yang belum teratasi.

Di bidang ekonomi, kekuatan BRICS terlihat dari data yang menunjukkan dominasi di berbagai sektor global: hampir separuh populasi dunia, 40% dari output ekonomi global, 44% produksi minyak dunia, dan sekitar 25% perdagangan internasional. Pertumbuhan ekonomi blok diperkirakan mencapai 3,7% pada tahun ini, melampaui pertumbuhan G7 yang stagnan di angka 1%. Namun, analis menekankan bahwa potensi tersebut belum sepenuhnya bertransformasi menjadi kekuatan sistemik, terutama karena minimnya keterpaduan kebijakan dan keterbatasan kapasitas keuangan kolektif.

Di ranah geopolitik, perluasan anggota justru menimbulkan ketegangan. Pertemuan menteri luar negeri BRICS pada Mei 2026 gagal menghasilkan pernyataan bersama karena perbedaan pendapat antara Iran—yang menuntut kecaman terhadap AS dan Israel—dengan UEA yang menolak tegas usulan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa BRICS tidak memiliki mekanisme pertahanan kolektif atau keharusan konsensus. Setiap negara mempertahankan kebebasan kebijakan luar negerinya, sehingga kohesi internal tetap rapuh.

Meski demikian, masuknya negara-negara produsen minyak besar dan investasi China yang intensif di anggota BRICS memberikan ruang strategis bagi negara berkembang untuk mempertahankan kemandirian ekonomi di tengah tekanan hegemoni Washington dan Beijing. Dalam praktiknya, BRICS kini lebih berfungsi sebagai forum kemandirian daripada gerakan penggantian tatanan global. Sebagaimana disimpulkan oleh analis, kelompok ini muncul sebagai penantang terhadap dominasi Barat dalam bentuk tekanan politik dan ekonomi, bukan sebagai pengganti struktural sistem internasional saat ini.