Gibran Tak Bisa Lanjutkan Gugatan Ijazah Setelah Putusan Inkrah

Kendari, ıNarasikita - Putusan Mahkamah Agung yang telah inkrah menutup rapat semua peluang hukum yang bisa ditempuh Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan surat keterangan pendidikan setingkat SMA. Menurut pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, keputusan tersebut telah dinyatakan batal demi hukum dan tidak dapat diubah atau diperdebatkan lagi, bahkan melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ia menegaskan bahwa setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, surat tersebut dianggap tidak pernah ada secara hukum.

Ketentuan lebih lanjut ditegaskan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 yang secara tegas melarang pihak tergugat dalam perkara tata usaha negara—termasuk Kemendikdasmen—mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan kasasi Mahkamah Agung. Dengan demikian, tidak ada ruang hukum bagi instansi pemerintah maupun individu untuk mengulang proses hukum yang telah diputuskan secara final.

Bivitri menekankan bahwa meskipun Gibran masih ingin melanjutkan gugatan di PTUN, hakim yang memeriksa harus tetap mengacu pada keputusan Mahkamah Agung yang telah inkrah. Jika pun PTUN melanjutkan, maka putusannya pasti akan menolak gugatan karena konflik dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Upaya tersebut, menurutnya, lebih merupakan bentuk perjuangan politik daripada proses hukum yang relevan.

Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, Gibran menyampaikan keinginan untuk membuktikan dokumen pendidikannya melalui PTUN. Presiden pun memberi dukungan moril, menyarankan Gibran tetap melanjutkan perjuangan hukum sambil mengumpulkan seluruh dokumen pendukung dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Namun, dalam konteks hukum, saran itu tidak mengubah realitas bahwa semua proses hukum telah berakhir secara final.