Guterres Ajak Reformasi PBB untuk Kepentingan Global

Kendari, ıNarasikita - Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menegaskan urgensi transformasi institusi internasional dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Nasir, di Jakarta. Ia menyoroti ketimpangan representasi dalam struktur kelembagaan global, khususnya di Dewan Keamanan dan sistem keuangan internasional, yang belum mencerminkan perubahan dinamika geopolitik dan ekonomi dunia saat ini. Menurut Guterres, keberadaan negara berkembang seperti Indonesia harus diperkuat dalam forum multilateral sebagai bagian dari upaya menciptakan sistem yang lebih adil dan responsif.

Guterres menyebut Indonesia sebagai aktor penting dalam menjaga stabilitas dan kemitraan global, khususnya sebagai penghubung antarnegara berkembang. Ia menekankan bahwa sistem multilateral perlu lebih inklusif agar mampu menjawab tantangan modern seperti perubahan iklim, perkembangan teknologi kecerdasan buatan, serta ketidaksetaraan dalam akses pendanaan pembangunan. Reformasi, menurutnya, bukan untuk melemahkan PBB, melainkan memastikan organisasi tetap relevan dan efektif dalam menyelesaikan krisis global.

Dalam kesempatan tersebut, Guterres juga menyoroti krisis di sejumlah wilayah, termasuk Gaza, Ukraina, Sudan, dan Myanmar, serta menekankan pentingnya pelaksanaan rencana perdamaian Gaza dan pelestarian solusi dua negara untuk Palestina. Ia mengapresiasi posisi Indonesia yang konsisten mendukung hak rakyat Palestina atas kemerdekaan. Selain itu, ia mengucapkan terima kasih atas kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian PBB, dengan hampir 2.000 personel yang bertugas di tujuh misi di berbagai belahan dunia.

Menteri Luar Negeri Tata menegaskan bahwa Indonesia tetap komitmen terhadap prinsip multilateralisme, bahkan di tengah tantangan kompleks. Ia menekankan bahwa reformasi PBB harus bertujuan meningkatkan kinerja, bukan merusak struktur. Indonesia, kata dia, akan aktif mendorong representasi yang lebih adil di Dewan Keamanan, termasuk melalui upaya pencalonan sebagai anggota tidak tetap periode 2029–2030. Ia juga menegaskan kembali dukungan terhadap solusi dua negara dan komitmen untuk terus berpartisipasi dalam misi perdamaian serta agenda global lainnya.