Kapolri Bongkar Alur Penyadapan Ilegal Terhadap Prabowo dan Tokoh Lain

Kendari, ıNarasikita - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap secara rinci alur pelanggaran prosedur dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Jakarta, menandai langkah lanjutan dalam penyelidikan yang melibatkan empat tersangka eks pejabat kepolisian. Proses penyadapan diduga dimulai dari perintah yang berasal dari eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kemudian diteruskan melalui jalur tidak resmi kepada dua eks pejabat lainnya.

Proses ini dilakukan tanpa surat permohonan resmi dari penyidik maupun lampiran laporan polisi, melainkan disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp. Tahap berikutnya, tim Technical Supporting Unit (TSU) memasukkan nomor telepon target ke sistem LIMS tanpa verifikasi dan filterisasi terhadap kaitan dengan perkara Pro Justitia. Penyimpangan ini menjadi salah satu bukti utama dalam penyidikan, menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap mekanisme pengawasan internal.

Hasil penyadapan kemudian diekspor dan diubah menjadi transkrip, lalu dilaporkan secara berjenjang ke tingkat manajemen, termasuk kepada mantan Kapolri. Pada Oktober 2026, terjadi penghapusan data hasil penyadapan dari sistem LIMS dan PLX, yang diduga dilakukan atas perintah eks Kadivkum Polri. Peristiwa ini ditemukan sebagai bagian dari upaya menghilangkan jejak digital dan mengganggu proses penyidikan.

Selain Presiden Prabowo, target penyadapan juga mencakup pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha. Penyidik menjerat empat tersangka dengan berbagai pasal, termasuk Pasal 332 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 258 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE juncto Pasal 20 huruf j KUHP. Langkah hukum ini menegaskan komitmen Polri untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulan.