Kapolri Diduga Penerima Hasil Penyadapan Ilegal

Kendari, ıNarasikita - Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap bahwa tersangka Listyo Sigit Prabowo berperan sebagai end user dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat tinggi negara. Peran tersebut didasarkan pada hasil penyidikan yang menunjukkan bahwa Listyo menjadi penerima akhir dari data hasil penyadapan, meskipun tidak secara langsung melakukan operasi teknis.

Empat tersangka telah ditetapkan dalam kasus ini, termasuk tiga perwira tinggi Polri selain Kapolri. Slamet Uliandi, yang menjabat Kadiv TIK Polri hingga Oktober 2026, diduga bertindak sebagai penasihat Monitoring Center yang menyetujui pelaksanaan penyadapan dan menyampaikan laporan harian serta analisis hasil kepada Listyo. Ia juga diduga meneruskan informasi tanpa melalui mekanisme resmi penyidikan.

Irjen Eko Hadi, yang menjabat Plt Kabagmon dari Desember 2024 hingga Oktober 2025, diduga menerima perintah dari Slamet Uliandi—yang disebut berasal dari Listyo—untuk melaksanakan penyadapan. Perintah tersebut dikirim melalui WhatsApp tanpa surat permohonan resmi dari penyidik. Sementara itu, Ahrie Sonta, yang menjabat Plt Kabagmon mulai Oktober 2025 hingga Oktober 2026, diduga menerima arahan langsung dari Listyo, kemudian meneruskan perintah tersebut ke operator tanpa prosedur hukum yang sah.

Dalam proses penyidikan, tersangka Ahrie Sonta juga diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan, termasuk rekaman suara dan log, serta membubarkan grup WhatsApp yang digunakan untuk koordinasi. Masa penahanan untuk empat tersangka ditetapkan hingga akhir 2026, dengan waktu penahanan masing-masing berbeda. Semua dugaan tersebut masih dalam proses hukum dan tetap mengedepankan prinsip praduga tak bersalah.