Jumat, 11 September 2026
iNarasikita — Mengubah Scroll Menjadi Senyuman

Kim Jong Un Dorong Konsumsi untuk Stabilkan Ekonomi dan Kendalikan Sosial

Korea Utara memperluas akses hiburan dan belanja, sekaligus memperkuat kontrol negara atas ekonomi melalui transformasi konsumsi yang terarah.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Jumat, 11 September 2026, 22.35 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 1x dibuka
Kim Jong Un Dorong Konsumsi untuk Stabilkan Ekonomi dan Kendalikan Sosial📷 CNBC Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Korea Utara kini secara aktif mendorong masyarakat untuk menikmati aktivitas rekreasi dan belanja, dengan meluncurkan berbagai fasilitas baru mulai dari kedai kopi hingga pusat perbelanjaan mewah. Langkah ini bukan sekadar respons terhadap perubahan gaya hidup, melainkan bagian dari strategi sistemik untuk menyerap arus modal yang sebelumnya mengalir di pasar gelap dan memperkuat keberadaan ekonomi resmi yang dikelola negara.

Pembangunan infrastruktur rekreasi terus berjalan pesat, termasuk resor pantai Wonsan Kalma, kompleks wisata Samjiyon, serta taman hiburan dengan fasilitas seperti bumper cars dan tempat pijat. Data perdagangan menunjukkan lonjakan ekspor peralatan pijat dari Tiongkok ke Korut hampir 40 kali lipat dalam dekade terakhir, sementara pengiriman treadmill melonjak lebih dari 600%. Di ibu kota Pyongyang, konsumsi pun kian terlihat, dengan munculnya toko peralatan rumah tangga, pet shop, dan pusat belanja yang menampilkan merek internasional.

Penggunaan pembayaran digital juga meluas sejak pemerintah mewajibkan semua lembaga keuangan dan pedagang menerima transaksi elektronik sejak 2023. Kebijakan ini memungkinkan negara lebih mudah memantau aliran uang dan menyerap kegiatan ekonomi informal ke dalam sistem resmi. Meski terus menghadapi sanksi global, pertumbuhan ekonomi Korut mencapai 3,5% pada 2025, menandai tiga tahun berturut-turut tumbuh di atas ambang 3%. Sumber pendapatan berasal dari ekspor mineral, aktivitas kripto, serta kerja sama militer dengan negara lain.

Para ahli menilai kebijakan ini juga ditujukan untuk menangani dinamika sosial baru, khususnya munculnya kelas menengah yang diperkirakan mencapai delapan juta orang dengan tabungan tetapi minim akses belanja legal. Dengan menyediakan ruang konsumsi resmi, pemerintah berupaya menekan frustrasi sosial, mendorong permintaan domestik, serta mencegah inflasi akibat menumpuknya dana tak terpakai. Namun, sejumlah ekonom memperingatkan bahwa konsumsi hanya memberi waktu, bukan jaminan kesetiaan rakyat terhadap rezim.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya