Pemerintah Percepat Pemberdayaan Ekonomi Lewat Pertanian Prioritas

Kendari, ıNarasikita - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat bersama Kementerian Pertanian melakukan koordinasi strategis pada pagi hari untuk menyusun rencana aksi percepatan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi berbasis sektor pertanian. Rapat yang digelar sejak pukul 06.00 WIB hingga sekitar 07.30 WIB di kediaman pribadi Menteri Pertanian ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dari hulu hingga hilir dalam pengelolaan komoditas pertanian.

Tujuan utama dari koordinasi ini adalah mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan sosial dengan mendorong kemandirian ekonomi melalui peningkatan produksi, nilai tambah, dan akses pasar. Menteri Koordinator menegaskan bahwa paradigma baru yang diterapkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menempatkan pemberdayaan sebagai solusi jangka panjang, bukan hanya bantuan sementara. Dengan demikian, masyarakat dapat naik kelas secara ekonomi, termasuk pelaku UMKM yang mampu berkembang dan tidak lagi membutuhkan dukungan sosial.

Pemerintah akan menentukan sejumlah wilayah prioritas dari 88 kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai lokus utama penanggulangan kemiskinan. Dari jumlah tersebut, akan dipilih wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi sebagai proyek percontohan cepat. Fokus awal meliputi penanaman cabai, singkong, serta pengembangan peternakan ayam, yang dianggap mampu memberikan hasil ekonomi dalam waktu relatif singkat. Langkah ini dirancang untuk menunjukkan dampak nyata dalam waktu dekat.

Dalam jangka panjang, pemerintah memperkuat strategi hilirisasi pertanian, seperti yang telah berhasil dilakukan dengan produk kelapa yang telah menembus pasar ekspor. Model ini akan dijadikan acuan untuk diperluas ke daerah lain, dengan memastikan semua tahapan—mulai dari penanaman, pengelolaan, pengolahan, hingga pemasaran—berjalan terintegrasi. Keberhasilan ini menunjukkan potensi besar dari pemanfaatan sumber daya alam lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Koordinasi antarkementerian menjadi kunci utama dalam efektivitas program. Meski alokasi anggaran berada di masing-masing kementerian, tugas Menko adalah mengarahkan, memfokuskan, dan memperkuat sinergi agar dana yang tersedia digunakan secara optimal dan tepat sasaran. Tujuannya adalah menciptakan sistem pemberdayaan yang berkelanjutan, mengurangi jumlah penerima bantuan sosial, dan membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di tingkat daerah.