Penyadapan Presiden: Ancaman Serius bagi Stabilitas dan Kedaulatan Negara
Kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan mantan Kapolri mendapat sorotan tajam dari Ikal-Lemhannas, yang menegaskan dampaknya mengancam stabilitas nasional dan kedaulatan negara.
Redaksi iNarasikita·Selasa, 10 November 2026, 15.28 WITA·👁 3 orang membaca· 1 hari ini · 33x dibuka
📷 SindonewsKendari, ıNarasikita - Ikatan Keluarga Alumni (Ikal)-Lemhannas menyampaikan keprihatinan mendalam atas terungkapnya kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, di mana salah satu tersangkanya adalah mantan Kapolri. Peristiwa ini dinilai bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan tindakan yang berpotensi merusak keamanan negara, menodai kewibawaan institusi negara, dan mengancam stabilitas politik nasional. Ikal-Lemhannas menekankan bahwa tindakan semacam ini dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara yang seharusnya menjaga keutuhan bangsa.
Ketua Umum PP Ikal-Lemhannas, Prof Purnomo Yusgiantoro, menegaskan bahwa jika terbukti adanya penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara, maka kasus ini merupakan kejahatan kekuasaan yang serius. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum berbasis bukti, tanpa mengabaikan prinsip praduga tak bersalah. Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran harus diproses secara objektif, transparan, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Ikal-Lemhannas meminta agar penyelidikan kasus ini dilakukan secara menyeluruh, termasuk mengungkap motif dan tujuan di balik penyadapan tersebut. Dengan transparansi yang tinggi, hasil pemeriksaan diharapkan menjadi dasar perbaikan sistem dan pencegahan terulangnya kejadian serupa di masa depan. Keberadaan lembaga negara harus tetap menjadi jaminan perlindungan terhadap institusi dan keamanan nasional, bukan sarana pelanggaran.
Pernyataan ini menekankan bahwa kejadian seperti penyadapan terhadap kepala negara bukan hanya masalah hukum, tetapi juga persoalan kemanan nasional dan kepercayaan publik. Ikal-Lemhannas menyerukan agar semua pihak menjaga integritas sistem hukum dan menghindari politisasi proses hukum, demi menjaga keutuhan dan kedaulatan negara dalam kerangka demokrasi yang sehat.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

Prancis Gelar Aksi Massal Tolak RUU Polisi yang Dikritik Sebagai "Izin Membunuh
Ratusan ribu warga Prancis turun ke jalan pada Sabtu (14/11) menolak RUU yang memberi perlindungan hukum ekstrem bagi polisi saat menggunakan senjata, sambil menyoroti krisis biaya hidup dan perlindungan anak.
14 November 2026

Kapolri Diminta Usut Makar dalam Kasus Penyadapan
Pakar hukum mendukung langkah Kapolri menindaklanjuti dugaan makar dalam kasus penyadapan ilegal, dengan menekankan pentingnya keadilan dan prinsip hukum yang konsisten.
14 November 2026

Dua Pendaki Ilegal Semeru Dinyatakan Hilang Permanen
Operasi SAR untuk dua pendaki ilegal di Gunung Semeru dihentikan setelah tujuh hari penyisiran tanpa hasil, dengan tim menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban.
14 November 2026

Lima Tersangka Korupsi Proyek Bandara Ketapang Dilimpahkan ke Kejati
Polda Kalbar menyerahkan lima tersangka kasus korupsi proyek runway Bandara Rahadi Oesman beserta berkas dan aset senilai Rp338 juta ke Kejati untuk proses penuntutan.
14 November 2026
Berita Lainnya

USN Kolaka Gelar SII Maroon Red Cross Youth Competition 2026
Sabtu, 14 November 2026, 16.07 WITA

Senator Desak Presiden Pertimbangkan Suara Daerah dalam Pilih Wakil Presiden
Sabtu, 14 November 2026, 15.47 WITA

KNEKS Perluas SPES ke 250 Sekolah di Sulsel
Sabtu, 14 November 2026, 15.47 WITA

14 Saham Indonesia Dikeluarkan dari Indeks Global FTSE Russell
Sabtu, 14 November 2026, 15.46 WITA

Perawatan Aki Motor agar Awet dan Tak Mudah Kehabisan Tenaga
Sabtu, 14 November 2026, 15.46 WITA

Rem Motor Berbunyi? Ini Penyebab dan Solusinya
Sabtu, 14 November 2026, 15.46 WITA

NCT 127 dan NCT Dream Tampil di Coachella 2027
Sabtu, 14 November 2026, 15.43 WITA
Royalti Musik: Sumber Pendapatan Kunci bagi Musisi
Sabtu, 14 November 2026, 15.42 WITA

