Sabtu, 14 November 2026
iNarasikita — Setiap orang adalah jurnalis dan setiap peristiwa adalah berita

Penyadapan Presiden: Ancaman Serius bagi Stabilitas dan Kedaulatan Negara

Kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan mantan Kapolri mendapat sorotan tajam dari Ikal-Lemhannas, yang menegaskan dampaknya mengancam stabilitas nasional dan kedaulatan negara.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Selasa, 10 November 2026, 15.28 WITA·👁 3 orang membaca· 1 hari ini · 33x dibuka
Penyadapan Presiden: Ancaman Serius bagi Stabilitas dan Kedaulatan Negara📷 Sindonews

Kendari, ıNarasikita - Ikatan Keluarga Alumni (Ikal)-Lemhannas menyampaikan keprihatinan mendalam atas terungkapnya kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, di mana salah satu tersangkanya adalah mantan Kapolri. Peristiwa ini dinilai bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan tindakan yang berpotensi merusak keamanan negara, menodai kewibawaan institusi negara, dan mengancam stabilitas politik nasional. Ikal-Lemhannas menekankan bahwa tindakan semacam ini dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara yang seharusnya menjaga keutuhan bangsa.

Ketua Umum PP Ikal-Lemhannas, Prof Purnomo Yusgiantoro, menegaskan bahwa jika terbukti adanya penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara, maka kasus ini merupakan kejahatan kekuasaan yang serius. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum berbasis bukti, tanpa mengabaikan prinsip praduga tak bersalah. Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran harus diproses secara objektif, transparan, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Ikal-Lemhannas meminta agar penyelidikan kasus ini dilakukan secara menyeluruh, termasuk mengungkap motif dan tujuan di balik penyadapan tersebut. Dengan transparansi yang tinggi, hasil pemeriksaan diharapkan menjadi dasar perbaikan sistem dan pencegahan terulangnya kejadian serupa di masa depan. Keberadaan lembaga negara harus tetap menjadi jaminan perlindungan terhadap institusi dan keamanan nasional, bukan sarana pelanggaran.

Pernyataan ini menekankan bahwa kejadian seperti penyadapan terhadap kepala negara bukan hanya masalah hukum, tetapi juga persoalan kemanan nasional dan kepercayaan publik. Ikal-Lemhannas menyerukan agar semua pihak menjaga integritas sistem hukum dan menghindari politisasi proses hukum, demi menjaga keutuhan dan kedaulatan negara dalam kerangka demokrasi yang sehat.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya