Transisi Energi Sebagai Pemicu Ekonomi Hijau dan Lapangan Kerja

Kendari, ıNarasikita - Transisi energi bukan sekadar respons terhadap krisis iklim, melainkan bagian integral dari rencana pembangunan berkelanjutan yang harus diterapkan secara sistematis. Eddy Soeparno menegaskan bahwa langkah ini perlu menjadi fondasi kebijakan nasional, bukan hanya sebagai upaya dekarbonisasi semata. Dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan, negara dapat meningkatkan ketahanan energi sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan.

Dalam pidato kunci pada peluncuran film dokumenter "Energi untuk Negeri", ia menyoroti relevansi transisi energi dengan amanat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menekankan prinsip ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Ia menilai tren global menunjukkan kemajuan pesat dalam efisiensi energi terbarukan, terutama dari penurunan harga panel surya dalam dekade terakhir. Di samping itu, perkembangan teknologi baterai dan kendaraan listrik semakin mempercepat transformasi sektor energi.

Indonesia, menurutnya, memiliki peluang besar untuk memanfaatkan transisi ini sebagai jalan menarik investasi, mengembangkan industri hijau, serta menciptakan lapangan kerja baru yang berbasis pada energi bersih. Namun, ia memperingatkan bahwa transisi yang tidak terkoordinasi—atau disorot sebagai "transisi yang kacau"—bisa menimbulkan risiko. Ia mencontohkan China yang tetap membangun pembangkit listrik tenaga batu bara secara besar-besaran, namun secara bersamaan memimpin dunia dalam kapasitas energi surya dan angin.

Film dokumenter tersebut dinilainya sebagai alat komunikasi strategis untuk membangun kesadaran publik. Menurut Eddy, pemahaman masyarakat yang mendalam akan menjadi kunci agar transisi energi tidak hanya menjadi kebijakan pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari kesadaran kolektif dalam pembangunan ekonomi nasional.