400 Sekolah Ditutup Akibat Unjuk Rasa Pelajar Prancis

Kendari, ıNarasikita - Puluhan ribu pelajar sekolah menengah di berbagai kota Prancis menggelar demonstrasi besar-besaran pada Jumat (2/10/2026), memicu bentrokan dengan pasukan kepolisian antihuru-hara. Aksi tersebut dipicu oleh kondisi infrastruktur sekolah yang memprihatinkan, kekurangan tenaga pengajar, serta kekhawatiran atas rencana pemangkasan anggaran pendidikan yang berpotensi memperparah krisis sistem pendidikan. Unjuk rasa yang berlangsung di kawasan seperti Pantin, pinggiran Paris, sempat memicu kerusuhan saat massa membakar tempat sampah dan memblokade akses ke sekolah.

Kekerasan terjadi ketika polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan, yang kemudian dibalas dengan lemparan petasan dan benda-benda lain dari sisi pengunjuk rasa. Sejumlah pelajar mengungkapkan bahwa mereka harus mengikuti pelajaran di ruang kelas yang penuh sesak, dengan fasilitas yang rusak dan guru yang tidak cukup. Mereka menilai masalah ini merupakan akibat dari kebijakan pendanaan yang minim selama bertahun-tahun, yang berdampak langsung pada kualitas pembelajaran.

Kondisi akademik yang buruk juga diperparah oleh jadwal pelajaran yang tidak efisien, di mana sebagian siswa harus datang ke sekolah pada siang atau sore hari dalam keadaan lapar. Perwakilan asosiasi orang tua menyoroti praktik tersebut sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap kesejahteraan siswa. Mereka menekankan pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dalam pengelolaan sistem pendidikan nasional.

Dalam pernyataan resmi, Menteri Kehakiman Gerald Darmanin menyatakan bahwa sejak awal aksi protes, sekitar 5.000 orang telah ditangkap, sebagian besar di antaranya adalah remaja. Jumlah tersebut mencerminkan tingkat partisipasi yang tinggi dalam aksi protes yang menyebar luas. Akibat kerusuhan dan ancaman keamanan, sekitar 400 sekolah menengah—setara dengan satu dari sepuluh sekolah di seluruh wilayah—harus ditutup sementara pada hari yang sama.

Aksi massa ini menunjukkan ketidakpuasan mendalam terhadap kebijakan pendidikan yang dianggap tidak responsif terhadap realitas lapangan. Kementerian pendidikan dan pemerintah pusat kini dihadapkan pada tekanan untuk segera merespons tuntutan pelajar dan orang tua, sambil menyeimbangkan keamanan publik dengan kebutuhan reformasi sistem pendidikan nasional.