Azerbaijan Pertahankan Larangan Hijab di Sekolah, Tolak Intervensi Turki

Kendari, ıNarasikita - Azerbaijan kembali menegaskan komitmen terhadap prinsip sekularisme dalam sistem pendidikan dengan mempertahankan aturan seragam yang secara tidak langsung melarang penggunaan hijab oleh pelajar dan guru. Kebijakan ini dikeluarkan setelah muncul laporan bahwa sejumlah siswa dan tenaga pendidik yang mengenakan hijab dilarang memasuki sekolah, memicu gelombang protes di berbagai wilayah. Pemerintah menekankan bahwa aturan tersebut bertujuan menjaga netralitas pendidikan dan menjamin kesetaraan bagi seluruh peserta didik, bukan menekan kebebasan beragama.

Respons terhadap kebijakan tersebut muncul dari berbagai kalangan, termasuk kelompok masyarakat sipil dan organisasi keagamaan, yang menganggap aturan itu diskriminatif. Beberapa video yang tersebar di media sosial menampilkan siswa menangis saat dilarang masuk sekolah karena memakai hijab, serta guru perempuan yang diminta melepas atribut agama atau mengundurkan diri. Kementerian Dalam Negeri Azerbaijan mengonfirmasi penahanan 37 orang yang diduga terlibat dalam kerusuhan saat menentang penerapan kebijakan tersebut.

Turki, sebagai sekutu strategis Azerbaijan, mengkritik kebijakan ini melalui pernyataan pejabat tinggi, termasuk Oktay Saral, penasihat Presiden Recep Tayyip Erdogan. Saral menilai larangan hijab dalam konteks pendidikan merupakan bentuk penolakan terhadap hak agama dan menekan kebebasan individu. Ia menekankan bahwa jilbab adalah bagian dari keyakinan, bukan penghalang dalam pendidikan. Namun, pihak Azerbaijan menolak tudingan tersebut, menyebut komentar Turki sebagai intervensi politik yang tidak pantas.

Partai Yeni Azerbaijan (YAP) menegaskan bahwa kebijakan seragam sekolah didasarkan pada hukum, kesetaraan, dan supremasi norma negara. Mereka menekankan bahwa Turki sendiri memiliki konstitusi yang menganut prinsip sekularisme, sehingga tidak layak menjadi penilai atas kebijakan dalam negeri Azerbaijan. YAP juga menegaskan bahwa hubungan erat antara kedua negara tidak boleh dijadikan alasan untuk mencampuri urusan internal.

Polemik ini menyoroti kompleksitas menyeimbangkan nilai sekularisme dengan kebebasan beragama di negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Di tengah ketegangan ini, Azerbaijan tetap menegaskan bahwa hubungan dengan Israel didasarkan pada prinsip hukum internasional dan kepentingan bersama, bukan ideologi. Kebijakan seragam tetap berlaku, sambil menekankan bahwa prinsip negara tetap menjaga keadilan dan keterbukaan dalam pendidikan.