Pemerintah Perkuat Rantai Pasok Pangan Hadapi Tantangan Iklim

Kendari, ıNarasikita - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan kekhawatiran terhadap ketidakseimbangan harga pangan yang terjadi antara petani dan konsumen, di mana peternak mengeluhkan harga jual rendah, sementara masyarakat mengeluhkan kenaikan harga secara signifikan. Ia menegaskan bahwa kondisi ini mengindikasikan adanya kegagalan dalam distribusi pangan yang perlu segera diperbaiki. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan resmi di Makassar, Jumat (23/10), sebagai bagian dari upaya persiapan menghadapi dampak El Nino yang berulang pada tahun 2025 hingga 2026.

Dalam konteks tersebut, pemerintah menekankan pentingnya stabilitas harga pangan sekaligus menjaga keberlanjutan produksi. Data inflasi September 2026 mencatat angka 3,28 persen secara tahunan, dengan inflasi komponen pangan volatil mencapai 5,03 persen. Meski sempat mencapai puncak 6,59 persen pada Oktober 2025, angka tersebut telah menurun menjadi 1,14 persen pada Januari 2026, menunjukkan tren perbaikan yang perlu dipertahankan.

Untuk menjamin ketersediaan pangan, pemerintah mengeluarkan lima arahan strategis. Di antaranya adalah optimalisasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), pemberian dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta penguatan kerja sama antardaerah antara wilayah surplus dan defisit pangan. Selain itu, upaya mitigasi dampak El Nino dilakukan melalui peningkatan irigasi, penyesuaian pola tanam, dan sistem peringatan dini. Koordinasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah, Bank Indonesia, serta Perum Bulog juga diperkuat.

Sebagai respons terhadap tekanan daya beli masyarakat, pemerintah menyiapkan Paket Stimulus Tahap II senilai Rp26,34 triliun, yang terdiri dari bantuan pangan Rp18,04 triliun, program magang dan vokasi Rp6,26 triliun, serta insentif Rp2,04 triliun. Dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap pangan murah, Gerakan Pangan Murah (GPM) telah dilaksanakan 11.349 kali di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota hingga Oktober 2026, melampaui cakupan tahun sebelumnya. Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) diperkirakan mencapai 4 juta ton pada akhir 2026, melampaui rekor 3,37 juta ton pada 2024.