Dana Bencana Raib, Warga NTT Terjebak Krisis Kemanusiaan

Kendari, ıNarasikita - Kasus dugaan korupsi anggaran siap pakai untuk penanganan bencana yang menyeret pejabat tinggi di Jakarta kini menimbulkan kekhawatiran mendalam terhadap efektivitas respons kemanusiaan di daerah rawan bencana. Di Nusa Tenggara Timur, dampaknya terasa nyata, ketika masyarakat yang terdampak gempa 15 Agustus 2026 justru harus menunggu bantuan yang tak kunjung tiba. Sejumlah kepala desa dan pejabat lokal melaporkan bahwa distribusi bahan pokok, termasuk beras, hanya mencapai 300 kilogram untuk ratusan jiwa—artinya satu keluarga hanya menerima satu kilogram.

Kondisi semakin memburuk ketika bantuan dari pemerintah pusat terlambat tiba dan tidak sesuai kebutuhan lapangan. Sejumlah camat melaporkan kebingungan dalam membagi bantuan yang minim, bahkan satu pejabat mengundurkan diri setelah konflik dengan petugas BNPB. Di Kabupaten Nagekeo, bupati sempat menghilang selama berhari-hari, tak terlihat saat warga membutuhkan bantuan logistik dan data pendataan. Dalam kondisi darurat, tidak ada koordinasi yang terstruktur, membuat warga terpaksa bertahan dalam tenda pengungsian tanpa makanan dan perlindungan cukup.

Di tengah kegagalan sistem, sejumlah relawan dan organisasi lokal, termasuk Floresa dan Sunspirit for Justice and Peace, mengambil inisiatif. Mereka membangun kanal informasi terpusat berbasis laporan masyarakat, lalu beralih ke penggalangan dana secara mandiri. Dalam waktu kurang dari 24 jam, mereka menghimpun dana Rp40 juta dan langsung menyalurkannya ke lokasi terdampak. Penyaluran dilakukan berdasarkan data lapangan yang dikumpulkan melalui formulir daring, termasuk lokasi rusak, jumlah korban, dan kebutuhan mendesak seperti terpal dan pangan.

Kegagalan pemerintah dalam menangani bencana di NTT menjadi bukti nyata dari sistem yang rapuh dan rentan korupsi. Menurut eks Komisioner KPK, Laode M. Syarif, pola korupsi di bidang kebencanaan selalu berulang karena adanya penunjukan langsung tanpa pengawasan. KPK sendiri telah menetapkan lima tersangka, termasuk adik Kepala BNPB, setelah operasi tangkap tangan yang mengamankan uang sekitar Rp1,4 miliar dan logam mulia. Dalam konteks ini, anggaran yang seharusnya menyelamatkan nyawa justru menjadi alat pencarian keuntungan pribadi.

Harry Kabut, relawan yang terlibat langsung dalam penanganan bencana di NTT, menyatakan kekecewaan mendalam. Ia menilai pemerintah tidak memiliki rencana respons yang matang, sehingga masyarakat terpaksa mengandalkan upaya swadaya. “Kami tidak punya pilihan lain. Saat pemerintah diam, warga kelaparan, kedinginan, dan butuh bantuan segera,” ujarnya. Peristiwa ini menegaskan bahwa korupsi anggaran bencana bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi bentuk kegagalan moral yang mengorbankan nyawa manusia di tengah krisis.