Energi sebagai Fondasi Digitalisasi dan Layanan Publik

Kendari, ıNarasikita - Kebutuhan energi listrik kini tak lagi terbatas pada kehidupan sehari-hari, melainkan menjadi penopang utama digitalisasi nasional. Dengan semakin banyaknya layanan publik yang berbasis digital—mulai dari perbankan, kesehatan, hingga administrasi pemerintahan—ketergantungan terhadap infrastruktur energi semakin mendalam. Setiap transaksi, akses informasi, dan komunikasi yang dilakukan melalui perangkat digital memerlukan aliran listrik yang stabil dan berkelanjutan.

Peningkatan akses internet menunjukkan tren yang signifikan. Berdasarkan data BPS, proporsi penduduk berusia lima tahun ke atas yang mengakses internet meningkat dari 62,10% pada 2021 menjadi 72,78% pada 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan transformasi digital yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat, termasuk wilayah terpencil. Namun, ketersediaan sinyal dan kecepatan akses tetap bergantung pada ketersediaan energi yang memadai untuk menopang BTS, server, dan jaringan transmisi.

Peningkatan kebutuhan energi juga tercermin dari pertumbuhan kapasitas data center. Saat ini, Indonesia memiliki 185 pusat data dengan kapasitas 274 MW, dengan target meningkat menjadi lebih dari 2.000 MW pada 2029. Jika semua kapasitas tersebut beroperasi penuh selama setahun, konsumsi energinya diperkirakan mencapai 17,52 TWh—setara 5,5% dari total penjualan listrik nasional tahun 2025 yang mencapai 317,69 TWh. Data ini menunjukkan betapa besar beban energi yang harus dipersiapkan bersamaan dengan ekspansi digital.

Dalam konteks ini, kesiapan sistem kelistrikan bukan hanya soal penambahan pembangkit, tetapi juga jaringan transmisi, gardu, distribusi, dan cadangan daya. Ketergantungan layanan publik dan komunikasi pada energi yang stabil membuat ketahanan sistem listrik menjadi prioritas strategis, terutama di wilayah rawan bencana dan cuaca ekstrem. Tanpa energi yang andal, layanan digital—yang kini menjadi tulang punggung pemerintahan dan ekonomi—akan terganggu.