Gubernur Dorong Partisipasi Masyarakat dalam Sensus Ekonomi 2026

Kendari, ıNarasikita - Gubernur DKI Jakarta secara langsung menerima kunjungan petugas Badan Pusat Statistik (BPS) yang melakukan pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026. Dalam kesempatan itu, ia menjawab seluruh pertanyaan dengan transparan sesuai realitas keadaan usaha dan aktivitas ekonomi yang dijalani. Ia menegaskan bahwa keterbukaan masyarakat menjadi kunci keberhasilan sensus dalam menggambarkan kondisi ekonomi secara menyeluruh dan akurat.

Pendataan yang tengah berlangsung di seluruh wilayah Jakarta mencakup berbagai sektor, mulai dari usaha mikro hingga perusahaan besar dan internasional. Petugas BPS mendatangi langsung lokasi seperti pasar tradisional, kawasan perkantoran, mal, rumah tinggal, dan apartemen untuk memperoleh data dari pelaku usaha dan masyarakat. Sebagian lainnya melakukan pengisian kuesioner secara mandiri, sesuai jadwal yang ditentukan.

Data yang dikumpulkan tidak hanya berupa jumlah usaha, tetapi juga mencakup jenis aktivitas ekonomi, produk dan jasa yang dihasilkan, jumlah tenaga kerja, pemanfaatan teknologi, serta karakteristik lain yang relevan. Semua informasi ini akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan, program, dan intervensi ekonomi yang lebih tepat dan responsif terhadap kondisi nyata di lapangan.

Gubernur menegaskan bahwa seluruh data yang diserahkan bersifat rahasia dan tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan atau pihak lain di luar tujuan statistik. Ia mengimbau seluruh warga Jakarta untuk tidak ragu memberikan informasi secara jujur, karena akurasi data sangat menentukan kualitas keputusan kebijakan publik. Ia juga meminta Dinas Pendidikan DKI melakukan verifikasi ulang terhadap mahasiswa penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang terdampak perubahan data desil.

Hingga saat ini, BPS melaporkan capaian pendataan telah mencapai 111 persen dari jumlah pre-list yang tersedia. Namun masih terdapat sejumlah unit usaha yang belum ditemukan atau dokumennya dalam proses penelusuran. Pihak BPS menegaskan bahwa waktu pendataan masih tersedia hingga pertengahan September 2026, dan masyarakat yang belum terdata dapat menghubungi kantor BPS untuk mendapatkan bantuan pendataan.