Humas Jadi Jembatan Kebijakan dan Masyarakat

Kendari, ıNarasikita - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa humas bukan sekadar saluran informasi, melainkan aktor utama dalam membangun keselarasan antara pemerintah dan publik. Dalam forum Konvensi Humas Indonesia 2026 di Surakarta, ia menyatakan bahwa tantangan utama saat ini adalah memastikan pemerintah tetap terhubung erat dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat di lapangan.

Ia menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada sejauh mana masyarakat memahami tujuan, manfaat, dan proses pelaksanaannya. Humas diharapkan menjadi penghubung yang mampu menyampaikan informasi secara akurat, relevan, dan mudah dipahami, bukan hanya sekadar menyebarkan pesan, tetapi juga membangun pemahaman bersama.

Bima menegaskan bahwa komunikasi efektif harus bersifat dua arah, melibatkan dialog aktif, silaturahmi, dan jaringan komunikasi yang inklusif. Ia menyoroti pentingnya tidak hanya mengandalkan media digital, tetapi juga interaksi langsung di tengah masyarakat untuk menyerap aspirasi dan memahami dinamika lokal secara mendalam.

Dengan pendekatan ini, humas diharapkan mampu membangun kepercayaan publik, memperkuat legitimasi kebijakan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Tujuannya adalah menciptakan sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah dan rakyat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.