Impor Beras Ancam Kesejahteraan Petani Nasional

Kendari, ıNarasikita - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkap kekhawatiran atas tren impor beras yang terus tinggi, menyebut praktik tersebut mengalihkan manfaat ekonomi dari petani lokal ke produsen asing. Menurutnya, ketika Indonesia mengimpor beras dari negara seperti Thailand, India, dan Vietnam, maka keuntungan dari permintaan pangan nasional justru dinikmati petani di luar negeri, sementara petani dalam negeri justru tergerus.

Zulhas menegaskan bahwa impor beras dalam jumlah mencapai 4,5 juta ton pada tahun 2024 menjadi indikator kegagalan sistem produksi dalam negeri yang seharusnya mampu memenuhi kebutuhan pangan. Ia menekankan bahwa swasembada bukan sekadar soal ketersediaan pangan, tetapi juga tentang kehormatan dan kesejahteraan ratusan juta petani, peternak, dan nelayan yang menjadi tulang punggung sektor pangan nasional.

Dalam kesempatan peluncuran Satgas P2BBL, ia menyatakan bahwa keberhasilan swasembada akan membawa dampak ekonomi langsung bagi rakyat Indonesia, dengan menekan ketergantungan impor dan memperkuat daya saing produksi lokal. Ia menilai bahwa keberhasilan ini harus menjadi prioritas nasional, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan sebagai agenda utama.

Meski demikian, Zulhas menyebut adanya tanda-tanda positif dari kondisi petani. Data BPS menunjukkan indeks harga yang diterima petani (NTP) mencapai 131,11 pada September 2026, angka yang lebih tinggi dari ambang batas 100, menandakan bahwa petani menerima harga lebih baik dibanding biaya produksi. Namun, ia menekankan bahwa angka ini belum cukup untuk menjamin kesejahteraan merata, sehingga perlu kebijakan sistemik yang mendukung produksi dan distribusi pangan dalam negeri.