Indonesia Siap Kuasai Harga Komoditas Lewat Bursa Nasional 2027

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Indonesia kini tengah menyiapkan fondasi kuat untuk menguasai dinamika harga komoditas strategis melalui pembentukan bursa perdagangan nasional yang ditargetkan beroperasi pada 1 Januari 2027. Langkah ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk mengubah posisi Indonesia dari produsen mentah menjadi pemain penentu harga global, terutama di sektor nikel, kelapa sawit, dan batu bara. Proyek ini dikemukakan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato penyampaian RAPBN 2027, menekankan pentingnya mengendalikan nilai ekonomi dari sumber daya alam yang dimiliki.

Pasar internasional selama ini kerap menentukan harga komoditas asal Indonesia melalui bursa asing seperti London Metal Exchange (LME) dan Bursa Malaysia Derivatives. Padahal, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia dan merupakan salah satu eksportir terbesar minyak sawit serta batu bara termal. Namun, fluktuasi harga yang signifikan—misalnya penurunan harga nikel dari US$21.474 per ton pada 2023 menjadi US$15.349 pada 2025—menunjukkan ketergantungan pada mekanisme pasar global yang tidak sepenuhnya mengakomodasi kepentingan produsen lokal.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menyusun pendekatan bertahap dalam pembangunan Bursa Komoditas Indonesia (Icomex). Fokus utama adalah menciptakan acuan harga yang kredibel, transparan, dan didukung tata kelola yang andal. Menurut ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, keberhasilan bursa bergantung pada kemampuannya menarik partisipasi produsen dan pedagang, sekaligus menjadi acuan resmi bagi institusi seperti bea cukai dan kantor pajak. Ia menekankan pentingnya uji coba sistem sebelum diperluas secara nasional.

Beberapa tantangan masih menghadang, termasuk keterbatasan likuiditas dan kepercayaan pasar terhadap bursa baru. Sejumlah pelaku industri sawit, seperti Ketua GAPKI Eddy Martono, menyatakan bahwa sebagian besar perusahaan masih lebih memilih transaksi langsung karena biaya dan kompleksitas administrasi di bursa. Sementara itu, ekonom Bhima Yudhistira memperingatkan risiko hukum jika kewajiban menggunakan bursa diterapkan secara paksa, terutama terhadap kontrak jangka panjang dengan mitra asing yang perlu direvisi. Oleh karena itu, pendekatan bertahap dan pengujian pada komoditas terpilih dianggap lebih realistis.