Penyesuaian Kuota Pertalite Dikaji Akhir Bulan Ini

Kendari, ıNarasikita - Kementerian ESDM tengah melakukan evaluasi teknis terhadap alokasi bahan bakar minyak bersubsidi, khususnya jenis Pertalite (RON 90), menyusul kenaikan konsumsi yang signifikan sepanjang tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa pergeseran pola konsumsi dari Pertamax Series ke Pertalite menjadi salah satu faktor utama yang mendorong peninjauan ulang kuota. Ia menegaskan bahwa penyesuaian ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan BBM bersubsidi hingga akhir tahun.

Proses penilaian ini masih berlangsung dan dipastikan akan selesai pada akhir bulan ini. Meski belum menentukan angka pasti, Bahlil menyatakan bahwa kenaikan penggunaan Pertalite memang nyata dibandingkan periode sebelumnya. Ia menyebut bahwa pergeseran dari BBM RON 92 ke RON 90 telah terjadi secara masif, sehingga perlu dilakukan penyesuaian alokasi untuk menjamin stabilitas pasokan.

Pertamina, sebagai pelaksana utama distribusi BBM, telah meningkatkan kapasitas pasokan dan memperkuat jaringan distribusi hingga ke SPBU terpencil. Perusahaan juga memperpanjang jam operasional mobil tangki dan petugas SPBU di wilayah strategis, termasuk pada saat-saat permintaan tinggi. Selain itu, Pertamina menerapkan layanan tambahan seperti SPBU modular dan pengisian BBM langsung ke kendaraan konsumen untuk memperluas akses dan mempercepat pelayanan.

Dalam pernyataannya, Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menekankan bahwa perusahaan tetap berkomitmen menyediakan energi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ia mengapresiasi dukungan dari pemerintah, lembaga keamanan, serta masyarakat yang telah turut menjaga kelancaran distribusi. Pihaknya menegaskan bahwa anggaran subsidi telah dipersiapkan secara matang untuk mengantisipasi dampak finansial dari penambahan kuota.

Pemerintah dan Pertamina menegaskan bahwa penyesuaian kuota bukan sekadar respons jangka pendek, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan energi nasional. Proses ini dilakukan dengan pertimbangan teknis, ekonomi, dan sosial, demi memastikan bahwa subsidi tetap tepat sasaran tanpa menimbulkan beban berlebihan terhadap APBN.