Inflasi Pangan Indonesia Masuk Tiga Besar Global

Kendari, ıNarasikita - Inflasi pangan di Indonesia pada Agustus 2026 mencatat angka 3,86% secara tahunan, menempatkan negara ini di urutan ketiga tertinggi di antara lima negara berkembang yang dibandingkan. Angka ini berada di bawah India dengan 5,66% dan Filipina dengan 4,56%, namun tetap menjadi perhatian utama mengingat dampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Di sisi lain, inflasi pangan di Thailand tercatat 2,99%, Malaysia 1,90%, dan Afrika Selatan paling rendah di angka 0,86%.

Peningkatan harga pangan di Indonesia didorong oleh fluktuasi pasokan dan kenaikan biaya logistik, meskipun secara umum inflasi tahunan nasional terjaga di level 3,19%, lebih rendah dibandingkan Filipina (6,15%), India (4,82%), dan Afrika Selatan (4,17%). Namun, tingginya tekanan pada komoditas pangan menunjukkan ketidakseimbangan dalam distribusi dan harga yang berpotensi memicu ketegangan sosial jika tidak diantisipasi.

Faktor eksternal seperti kenaikan harga minyak mentah akibat eskalasi konflik di Timur Tengah dan kebijakan moneter ketat Federal Reserve AS turut memengaruhi tekanan inflasi di seluruh wilayah. Meski pengaruh eksternal seragam, dampaknya berbeda-beda tergantung kebijakan domestik, struktur konsumsi, dan keberadaan subsidi. Misalnya, Filipina mengalami lonjakan harga beras hingga 19,4% dan kenaikan biaya transportasi, sementara Malaysia mencatat inflasi terendah dengan tekanan harga terbatas pada transportasi, makanan, dan perumahan.

Dalam kelompok energi, Filipina paling terdampak dengan inflasi 16,79%, diikuti Afrika Selatan 7,35% akibat kenaikan tarif listrik, sementara Thailand justru mengalami deflasi energi 0,44%. Di Indonesia, inflasi energi tercatat 3,18%, sejalan dengan India (3,10%) dan Malaysia (3,26%). Pemerintah berhasil menahan kenaikan harga BBM bersubsidi hingga akhir 2026, yang menjadi faktor penahan inflasi energi meskipun harga minyak global tinggi.

Laporan menyatakan bahwa meskipun inflasi umum Indonesia relatif terkendali, tekanan pada pangan tetap menjadi indikator penting atas ketahanan ekonomi domestik. Perkembangan harga komoditas dan kebijakan energi akan menjadi penentu utama arah inflasi ke depan, sehingga diperlukan kebijakan yang responsif dan berkelanjutan untuk menjaga stabilitas harga dan perlindungan terhadap masyarakat rentan.