Kabila Gabung M23, Bentuk Perlawanan Terhadap Pemerintahan Kongo

Kendari, ıNarasikita - Joseph Kabila, mantan pemimpin Republik Demokratik Kongo yang menjabat dari 2001 hingga 2019, kini secara terbuka mengambil posisi sebagai pemimpin utama gerakan pemberontak baru di wilayah timur negara itu. Ia mengumumkan keberadaan Front pour la Refondation de la Nation (FRN) dalam konferensi pers di Goma, kota yang telah berada di bawah kendali M23 sejak Januari 2025. Dalam pernyataannya, Kabila menegaskan komitmen untuk menghentikan dominasi politik yang dianggap tirani, termasuk melalui kekerasan jika diperlukan.

Organisasi ini dibentuk sebagai bentuk koalisi politik dan militer terstruktur, dengan Kabila sebagai kepala, sementara komandan milisi M23 bertindak sebagai wakil. Keputusan ini muncul setelah ia dijatuhi hukuman mati in absentia oleh otoritas Kongo atas tuduhan keterlibatan dalam Aliansi Sungai Kongo (AFC), sayap politik M23 yang telah dibubarkan. Kabila sempat menolak tudingan tersebut, tetapi kini ia secara aktif mengambil peran strategis dalam perlawanan bersenjata.

Kondisi politik di Kongo saat ini berada dalam tekanan tinggi, menyusul masa jabatan Presiden Felix Tshisekedi yang akan berakhir pada 2028. Meski konstitusi melarang perpanjangan jabatan melebihi dua periode, kelompok pendukung presiden telah bergerak diam-diam untuk mendorong amandemen aturan, memicu kekhawatiran tentang kekuasaan yang berulang. Keberadaan Kabila sebagai tokoh pemberontak menambah kompleksitas krisis yang telah berlangsung lebih dari tiga dekade di wilayah timur, kaya akan sumber daya mineral strategis.

Sejak 2012, M23 yang didominasi etnis Tutsi telah menjadi aktor utama konflik di wilayah Kivu, dengan PBB dan negara Barat secara konsisten menduga Rwanda sebagai pelaku di balik dukungan penuh. Meskipun Kigali membantah, upaya perdamaian yang dilakukan secara internasional—termasuk kesepakatan antara Kinshasa dan Kigali di bawah mediasi Washington, serta gencatan senjata Juli 2025 yang diawasi Qatar—gagal menekan eskalasi kekerasan. Kini, kehadiran Kabila dalam aliansi baru menandai perubahan signifikan dalam dinamika konflik, dengan perang yang kini tidak hanya tentang wilayah, tetapi juga tentang legitimasi kekuasaan.