Kebakaran Bar Bangkok Tewaskan 32 Orang, Pemerintah Langsung Perbaiki Aturan Hiburan

Kendari, ıNarasikita - Korban tewas akibat kebakaran di bar populer Rong Beer Na Lad Phrao, Bangkok, mencapai 32 orang setelah pihak berwenang mengonfirmasi peningkatan jumlah korban pada Rabu, 15 Juli 2026. Sementara itu, 73 orang lainnya mengalami cedera, termasuk lebih dari belasan yang masih dalam kondisi kritis di rumah sakit. Kebakaran muncul pada malam Ahad, 12 Juli, dan melanda tempat hiburan tersebut dengan cepat, menyebabkan kerusakan total pada struktur bangunan.

Penyelidikan awal menunjukkan bahwa banyak korban ditemukan dekat area toilet, menandakan kesulitan evakuasi. Dalam kunjungan ke lokasi kejadian, Perdana Menteri Anutin Charnvirakul menyampaikan kekecewaan atas temuan sistem keselamatan yang tidak memadai. Ia diberi tahu bahwa salah satu pintu keluar hanya diberi label untuk staf dan tidak memiliki tanda jelas sebagai pintu darurat, sehingga tidak diketahui oleh pengunjung.

Menurut petugas penyelamat, pintu tersebut bahkan sempat disinyalir digunakan sebagai penghalang agar pelanggan tidak kabur tanpa membayar. Selain itu, pintu lain yang bisa menjadi jalur evakuasi ternyata terkunci, yang menimbulkan pertanyaan besar tentang pengawasan dan kesiapan darurat. Anutin menegaskan bahwa hal ini tidak bisa dibiarkan, mengingat kejadian serupa pernah terjadi di masa lalu.

Pemerintah Thailand segera memerintahkan pemeriksaan mendesak terhadap seluruh tempat hiburan di seluruh wilayah. Selain itu, aturan klasifikasi tempat hiburan akan ditinjau ulang, menyusul temuan bahwa Rong Beer Na Lad Phrao tidak memiliki izin resmi untuk menyelenggarakan pertunjukan musik langsung—padahal hal itu rutin dilakukan. Pemilik tempat kini dirawat di ICU, namun kondisinya belum dikonfirmasi secara resmi.

Pengamat keselamatan bangunan sebelumnya telah memperingatkan bahwa struktur Rong Beer Na Lad Phrao tidak dirancang untuk menampung keramaian besar atau acara musik, sehingga krisis kebakaran ini menjadi peringatan keras akan ketidakpatuhan terhadap standar keselamatan. Pemerintah menegaskan bahwa pelanggaran aturan akan diberi sanksi tegas, dan bisnis yang tidak memenuhi standar tidak akan dibiarkan beroperasi.