Nepal Ajukan Klaim US$20 Juta ke PBB Akibat Bencana Iklim

Kendari, ıNarasikita - Peristiwa bencana alam besar di perbatasan Nepal dan Tibet pada akhir Agustus 2026 telah memicu langkah hukum diplomatis dari pemerintah Nepal. Dengan berbasis pada temuan riset terbaru dari World Weather Attribution, negara itu akan mengajukan klaim sebesar US$20 juta (setara Rp354 miliar) kepada PBB untuk menanggung kerugian akibat dampak perubahan iklim. Klaim ini disusun setelah penelitian mengungkap bahwa perubahan iklim telah memperparah kondisi geologis yang sudah rapuh sebelumnya.

Bencana yang melanda wilayah pegunungan Himalaya tersebut dipicu oleh runtuhnya dinding batuan dan es gletser di dekat puncak Langtang Lirung, yang kemudian menimbulkan gelombang longsor dahsyat. Gempa berkekuatan magnitudo 5,2 tercatat akibat dampak benturan massal tersebut, menurut data USGS. Peristiwa ini menewaskan sekitar 1.400 jiwa dan menyebabkan 6.150 orang lainnya hilang hingga 16 September, menurut laporan resmi pemerintah Nepal.

Analisis dari World Weather Attribution menunjukkan bahwa suhu di kawasan tersebut meningkat rata-rata 1,5 derajat Celsius selama Juli dan Agustus 2026, berkontribusi pada penipisan gletser hingga setengah meter per tahun. Pencairan lapisan tanah beku permanen, curah hujan tinggi pada akhir 2025, serta kondisi geologis yang telah melemah akibat gempa besar 2015, semuanya berkontribusi pada kejadian majemuk yang memperkuat dampak bencana. Para ilmuwan menegaskan bahwa perubahan iklim bukan satu-satunya faktor, tetapi menjadi pemicu utama yang memperbesar ketidakstabilan.

Pendekatan ilmiah yang digunakan dalam studi ini telah melalui proses telaah sejawat meskipun belum dipublikasikan dalam jurnal ilmiah berbasis peer review. Namun, hasilnya dianggap memiliki kekuatan bukti yang signifikan, terutama dalam menunjukkan kaitan antara pemanasan global dan kerentanan geologis di wilayah tinggi. Pakar seperti Walter Immerzeel dari Universitas Utrecht menyebut bahwa kawasan tersebut kini jauh lebih rentan akibat kombinasi gempa, pencairan es, dan perubahan suhu jangka panjang.

Pemerintah Nepal menilai laporan ini sebagai dasar kuat untuk mendukung permohonan bantuan dana dari PBB. Sebelumnya, negara itu telah mengumpulkan data citra satelit dan laporan lapangan, tetapi kini studi independen ini menjadi bukti utama yang mendukung klaim finansial. Para ahli menekankan bahwa meskipun belum semua proses terjelaskan secara lengkap, temuan ini menjadi fondasi penting untuk sistem peringatan dini dan kebijakan adaptasi iklim di kawasan rawan bencana.