Minggu, 20 September 2026
iNarasikita — Mengubah Scroll Menjadi Senyuman

Menteri Transportasi Malaysia Undur Diri Protes Pengampunan Najib

Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke mengundurkan diri sebagai bentuk protes terhadap pengampunan bersyarat yang diberikan kepada mantan Perdana Menteri Najib Razak, sambil memastikan stabilitas pemerintahan tetap terjaga.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Minggu, 20 September 2026, 15.24 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 1x dibuka
Menteri Transportasi Malaysia Undur Diri Protes Pengampunan Najib📷 Sindonews

Kendari, ıNarasikita - Anthony Loke, ketua partai DAP, mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Menteri Transportasi sebagai respons terhadap keputusan pemberian pengampunan bersyarat kepada mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, yang saat ini menjalani hukuman penjara. Keputusan tersebut diambil setelah rapat darurat Komite Eksekutif Pusat DAP, yang berlangsung selama tiga jam dan melibatkan perdebatan intensif mengenai dampak politik dan moral dari kebijakan pengampunan tersebut.

Pengampunan diberikan oleh Dewan Pengampunan Wilayah Federal dalam rapat yang dipimpin oleh Raja Malaysia, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, satu hari sebelum pengunduran diri Loke secara resmi dilakukan. Ia menegaskan bahwa keputusan ini bukan bentuk penolakan terhadap otoritas kerajaan, melainkan ekspresi kekecewaan yang mendalam dari partai dan masyarakat terhadap persepsi keadilan yang dirasa terganggu.

Meski Loke mengundurkan diri, ia menekankan bahwa seluruh menteri DAP lainnya akan tetap bertahan di kabinet. Langkah ini diambil untuk mencegah potensi destabilisasi dalam pemerintahan persatuan yang dipimpin Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ia mengungkapkan kekhawatiran bahwa jika semua menteri DAP mundur, hal itu akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memicu pembubaran parlemen.

Loke menegaskan bahwa kehadiran DAP di kabinet tetap menjadi bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan tanpa mengorbankan stabilitas negara. Dengan tetap berada di kabinet, partai dapat menyampaikan posisi kritis secara konstruktif sambil menekan pemerintah agar lebih transparan dan akuntabel dalam pengambilan kebijakan.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya