Krisis Energi di Sultra: Antrean BBM dan Pemadaman Jadi Cerminan Tata Kelola

Kendari, ıNarasikita - Kondisi krisis energi di Sulawesi Tenggara kembali mencuat setelah warga di sejumlah wilayah mengeluhkan antrean panjang untuk mendapatkan bahan bakar minyak dan pemadaman listrik yang tak terduga. Fenomena ini bukan sekadar gangguan teknis, melainkan indikator sistem distribusi energi yang belum mampu menangani lonjakan permintaan dan ketidakseimbangan pasokan. Di beberapa titik, antrean BBM bahkan berlangsung hingga berjam-jam, memicu ketidaknyamanan dan kerugian ekonomi bagi pelaku usaha kecil.

Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah kabupaten, termasuk Kendari dan Kolaka, mengganggu aktivitas sehari-hari dan menurunkan produktivitas. Sementara itu, ketersediaan pasokan listrik dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan tenaga air tidak mampu memenuhi permintaan puncak. Kondisi ini menyoroti kegagalan perencanaan kapasitas dan distribusi energi, terutama di daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi dan populasi tinggi.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sultra menyatakan bahwa krisis bukan disebabkan kekurangan cadangan energi, melainkan ketidakmampuan sistem manajemen dalam mengalokasikan dan mendistribusikan energi secara merata. Ia menekankan perlunya perbaikan infrastruktur, peningkatan kapasitas pembangkit, serta sinkronisasi antara pemerintah daerah dan penyedia jasa energi. Tanpa reformasi tata kelola, risiko krisis akan terus berulang.

Dalam evaluasi terakhir, sejumlah wilayah di Sultra mencatat kenaikan konsumsi listrik hingga 18 persen dalam dua tahun terakhir, namun kapasitas produksi hanya tumbuh 5 persen. Kebijakan distribusi yang belum adaptif terhadap perubahan pola konsumsi dan kurangnya perencanaan cadangan darurat menjadi faktor utama. Solusi jangka panjang harus berbasis pada sistem yang transparan, responsif, dan berbasis data.