Larangan Jilbab untuk Anak Perempuan di Austria Picu Protes Massal

Kendari, ıNarasikita - Kebijakan baru pemerintah Austria yang melarang penggunaan jilbab bagi anak perempuan di bawah usia 14 tahun memicu gelombang protes di berbagai wilayah, terutama di sekolah dan jalanan. Sejak 1 September, aturan tersebut mulai diberlakukan menyusul dimulainya tahun ajaran baru, menimbulkan ketegangan sosial di kalangan keluarga Muslim. Ratusan siswa turun ke jalan dan menolak mematuhi larangan, sementara orang tua menyatakan kekecewaan atas kebijakan yang mereka anggap diskriminatif dan tidak adil terhadap anak-anak dari latar belakang agama Islam.

Pemerintah, yang dipimpin oleh koalisi konservatif, menegaskan bahwa larangan tersebut bertujuan melindungi anak perempuan dari segregasi dan tekanan sosial, serta mendorong kesetaraan gender dalam lingkungan pendidikan. Namun, kebijakan ini mendapat kritik tajam dari berbagai kelompok hak asasi, yang menilai bahwa aturan tersebut secara tidak proporsional menyasar komunitas Muslim dan melanggar prinsip netralitas agama. Sebelumnya, larangan serupa pada 2019 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap tidak sesuai dengan konstitusi.

Sejak berlakunya aturan baru, otoritas pendidikan telah menggelar 127 pertemuan dengan orang tua dan melaporkan 52 kasus dugaan pelanggaran. Di Wina, seorang ibu bernama Zehra, 37 tahun, mengungkapkan rasa sedih dan marah atas larangan yang menimpa kedua putrinya, yang berusia sembilan dan 13 tahun. Ia menekankan bahwa pendidikan yang diberikan kepada anak-anak menekankan kebebasan memilih identitas, namun kebijakan ini justru membatasi hak tersebut.

Seham, seorang siswa berusia 12 tahun, mengungkapkan perasaan takut saat harus melepas jilbab di sekolah. Ia menyatakan bahwa jilbab telah menjadi bagian dari identitas pribadinya selama dua tahun terakhir. Meskipun sekolah memberi kelonggaran menggunakan penutup kepala alternatif yang tidak berasal dari tradisi keagamaan, ia tetap lebih memilih mengenakan jilbab secara utuh. Data pemerintah menunjukkan bahwa sekitar delapan persen dari sembilan juta penduduk Austria beragama Islam, sementara laporan FRA tahun 2024 mencatat tingkat diskriminasi anti-Muslim tertinggi di Uni Eropa, yang meningkat sejak kemenangan Partai Kebebasan Austria dalam pemilu 2024.