MUI Minta Pembatalan Konser Bocelli di Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menyatakan sikap tegas terhadap rencana konser musisi Italia, Andrea Bocelli, yang dijadwalkan digelar di Candi Borobudur pada 31 Oktober dan Jakarta pada 3 November mendatang. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim, menegaskan bahwa kehadiran seniman yang dianggap mendukung Zionisme harus dibatalkan demi menjaga konsistensi kebijakan Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Ia menekankan bahwa Indonesia memiliki komitmen historis dan konstitusional terhadap perjuangan rakyat Palestina, yang tidak boleh dikompromikan demi kepentingan ekonomi semata.

Sudarnoto menyampaikan bahwa Bocelli pernah terlibat dalam penggalangan dana untuk pasukan militer Israel (IDF) di Los Angeles pada tahun 2010, serta menggelar pertunjukan di Tel Aviv pada 2022. Menurut MUI, tindakan tersebut mencerminkan dukungan terhadap kebijakan Israel yang dinilai menindas rakyat Palestina. Ia menilai bahwa memberikan ruang bagi seniman dengan rekam jejak semacam itu justru dapat melemahkan posisi moral Indonesia dalam isu kemanusiaan global. MUI juga menyayangkan dugaan dukungan dari sejumlah kementerian, termasuk Kemenparekraf dan Kemenparekraf, terhadap rencana kunjungan Bocelli.

Pernyataan MUI ini sejalan dengan kebijakan sebelumnya yang menolak masuknya musisi Israel Houghton, yang sebelumnya dilarang masuk ke Indonesia karena tercatat memiliki sikap pro-Israel. Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menjelaskan bahwa Houghton masuk dalam daftar *Subject of Interest* (SOI), sehingga permohonan visa-nya tidak akan diproses. Keputusan tersebut diambil setelah koordinasi lintas lembaga, termasuk Kemenko Polkam, Kemlu, Kemenparekraf, dan Polri, yang menilai kegiatan semacam ini berpotensi merugikan perjuangan Palestina.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memperjelas bahwa kebijakan penolakan bukan berdasarkan pertimbangan ekonomi, melainkan prinsip kebijakan luar negeri dan konsistensi Indonesia dalam mendukung hak-hak dasar rakyat Palestina. Ia menegaskan bahwa aktivitas yang berpotensi dimanfaatkan untuk legitimasi kebijakan Israel tidak akan diperbolehkan berlangsung di Tanah Air. MUI menyerukan agar pemerintah tetap konsisten, dengan tidak memberi ruang kepada siapa pun yang dianggap ikut mendukung tindakan represif terhadap warga Palestina.