Indonesia Tolak Masuk Artis Dukung Israel

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Indonesia secara resmi memutuskan tidak menerbitkan visa bagi penyanyi gospel asal Israel, Israel Houghton, jika mengajukan kunjungan ke Tanah Air. Keputusan ini diambil setelah menilai aktivitas dan rekam jejak musisi tersebut yang dinilai mendukung Israel, termasuk melalui pernyataan publik dan kegiatan kemanusiaan yang dikaitkan dengan kebijakan negara tersebut. Direktur Jenderal Imigrasi menegaskan bahwa Houghton telah masuk dalam daftar *Subject of Interest* (SOI), sehingga permohonan visa akan ditolak secara otomatis.

Kebijakan ini diperkuat melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kemenko Polkam, Kementerian Luar Negeri, Kemenparekraf, dan Kepolisian RI. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa kegiatan yang berpotensi merugikan perjuangan Palestina tidak akan diperbolehkan di Indonesia, terlepas dari aspek ekonomi atau budaya. Keputusan ini diambil sebagai bentuk konsistensi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan rakyat Palestina secara moral dan politik.

Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyerukan pembatalan rencana konser Andrea Bocelli di Indonesia. Ketua MUI bidang Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim, menyoroti keikutsertaan Bocelli dalam penggalangan dana untuk militer Israel pada 2010 dan penampilannya di Tel Aviv pada 2022. Menurutnya, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip anti-penjajahan yang melekat dalam sejarah dan konstitusi bangsa Indonesia. MUI menilai kehadiran Bocelli sebagai bentuk pengakuan terhadap sistem yang dinilai melanggar hak asasi manusia.

Sudarnoto menegaskan bahwa keuntungan ekonomi dari konser tidak sebanding dengan nilai keberpihakan terhadap kemanusiaan dan keadilan. Ia menekankan bahwa Indonesia tidak akan memberi ruang bagi siapa pun yang dianggap mendukung Zionisme, terutama dalam konteks yang melibatkan kebijakan militer dan politik yang menimbulkan korban sipil di Gaza. MUI meminta pemerintah tetap konsisten dan tidak tergoda oleh pertimbangan komersial yang bertentangan dengan posisi moral negara.

Pemerintah menyatakan bahwa keputusan penolakan tidak bersifat diskriminatif, melainkan berdasarkan pertimbangan kebijakan luar negeri, keamanan nasional, dan komitmen terhadap isu Palestina. Keberadaan artis yang terkait dengan kebijakan Israel dinilai dapat memicu ketegangan sosial dan menodai citra Indonesia sebagai negara yang berdiri tegak mendukung perjuangan rakyat Palestina.