Minggu, 11 Oktober 2026
iNarasikita — Mengubah Scroll Menjadi Senyuman

Aksi Massal Tuntut Mundur Ketua KPU, Puluhan Ditangkap

Ratusan warga, termasuk pemimpin partai satire dan jurnalis, ditangkap dalam demonstrasi di New Delhi menuntut Ketua KPU mundur akibat revisi daftar pemilih yang menghapus 130 juta nama.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Minggu, 11 Oktober 2026, 12.26 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 3x dibuka
Aksi Massal Tuntut Mundur Ketua KPU, Puluhan Ditangkap📷 CNBC Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Puluhan ribu orang menggelar aksi unjuk rasa di ibu kota India, New Delhi, menuntut pengunduran diri Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Gyanesh Kumar, menyusul kebijakan revisi daftar pemilih yang menghapus sekitar 130 juta nama. Aksi tersebut dipimpin oleh pemimpin Partai Kecoak India (CJP), Abhijeet Dipke, yang langsung ditangkap saat tiba di bandara dari Mumbai. Ia menyatakan datang khusus untuk ditangkap, menegaskan tekadnya untuk menghadapi otoritas tanpa rasa takut.

Demonstrasi yang digelar di Janta Mantar menjadi puncak dari serangkaian aksi sejak pekan lalu, dengan massa mengklaim kebijakan KPU sebagai bentuk manipulasi politik untuk keuntungan Partai Bharatiya Janata (BJP). Sejumlah demonstran yang terus berteriak "Hidup revolusi!" dikejar polisi dan dibawa ke dalam bus. Salah satu peserta, Yogendra Solanki, menegaskan bahwa tindakan ini melanggar hak dasar warga dan menolak kompromi atas keadilan demokrasi.

Kepolisian Delhi mengumumkan larangan demonstrasi karena tidak ada izin yang diajukan secara tepat waktu. Namun, aksi tetap digelar, mengakibatkan penangkapan hingga 200 orang. Selain demonstran, empat wartawan dari media digital dan sejumlah pengacara yang berunjuk rasa di depan Mahkamah Agung juga ikut ditangkap. Otoritas membatalkan operasional sejumlah kereta dan menutup puluhan stasiun metro, sementara layanan internet dalam radius 4 kilometer dihentikan sejak Jumat malam.

Partai Kecoak India mengecam penangkapan sebagai langkah terencana untuk menekan gerakan pemuda yang menentang kebijakan pemerintah. Meski KPU dan BJP membantah tuduhan manipulasi, sejumlah partai oposisi terus menyoroti potensi bias dalam pengelolaan daftar pemilih. Sementara itu, Ketua KPU Kumar belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan yang muncul.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya