AS Siarkan Langsung Eksekusi Mati Pertama dalam Sejarah

Kendari, ıNarasikita - Amerika Serikat tengah mempersiapkan siaran langsung eksekusi mati terhadap Nidal Hasan, mantan dokter militer yang dihukum atas pembunuhan 13 orang dalam penembakan di Fort Hood pada 2009. Jadwal pelaksanaan eksekusi ditetapkan pada 3 Desember, dengan metode regu tembak, yang akan menjadi pertama kali dalam sejarah AS dilakukan secara terbuka dan ditayangkan secara langsung kepada publik. Langkah ini menandai perubahan signifikan dari praktik konvensional di mana eksekusi selama ini dilakukan secara tertutup di dalam penjara.

Para pakar hukum dan hak asasi manusia menyatakan belum pernah ada kasus eksekusi legal yang disiarkan langsung secara publik sebelumnya. Meskipun rekaman eksekusi pernah beredar setelah kejadian—seperti kasus Saddam Hussein pada 2006—tidak pernah dilakukan siaran langsung secara resmi. Eksekusi tersebut, meski sempat viral, tetap berlangsung di balik tembok penjara dan tidak diakui sebagai bentuk publikasi resmi. Kini, keputusan AS menciptakan preseden baru dalam sejarah hukum pidana negara adidaya tersebut.

Di dunia, praktik eksekusi publik kini sangat jarang. Negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati, seperti Iran dan Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban, masih melakukannya secara terbuka, meski dengan pembatasan perekaman. Arab Saudi sebelumnya mengizinkan penonton, namun melarang dokumentasi video, dan telah menghentikan eksekusi publik sejak 2019. Di AS, eksekusi publik terakhir kali terjadi pada 1936, sebelum kemudian ditinggalkan secara bertahap. Eksekusi Hasan juga akan menjadi yang pertama oleh militer sejak 1945, ketika Eddie Slovik dieksekusi karena pengkhianatan dalam Perang Dunia II.

Kehadiran internet telah mengubah dinamika penyebaran konten eksekusi dari lokal menjadi global dalam hitungan detik. Grup ekstremis seperti ISIS dan kartel narkoba Meksiko dikenal memproduksi rekaman kekerasan untuk propaganda dan intimidasi. Platform media sosial besar secara konsisten menghapus konten semacam itu, namun siaran langsung eksekusi oleh otoritas negara menimbulkan tantangan baru dalam pengawasan digital. Pihak berwenang Selandia Baru menyatakan hampir tidak mungkin mencegah akses publik terhadap siaran tersebut saat berlangsung.