Pemerintah Daerah Diminta Bijak Terbitkan Obligasi

Kendari, ıNarasikita - Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam penerbitan obligasi daerah, khususnya terkait kemampuan fiskal wilayah. Ia menyoroti risiko yang muncul jika pemerintah daerah memutuskan mengeluarkan utang tanpa mempertimbangkan kapasitas keuangan yang dimiliki. Hal ini berpotensi menimbulkan beban berkelanjutan yang harus ditanggung oleh kepala daerah periode berikutnya.

Dalam pernyataannya, Tito menyampaikan bahwa banyak kepala daerah kini mengeluhkan kewajiban utang yang diwariskan dari pemerintahan sebelumnya. Ia menekankan bahwa penerbitan obligasi seharusnya tidak menjadi jalan pintas untuk pembiayaan proyek, melainkan hanya diprioritaskan untuk kegiatan yang produktif dan mampu menghasilkan pendapatan.

Sebagai contoh, pembangunan rumah sakit yang dikelola sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dinilai layak menjadi referensi. Jika fasilitas kesehatan tersebut beroperasi secara efisien dan menghasilkan penerimaan, pendapatan tersebut dapat digunakan untuk menutup kewajiban utang sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dengan demikian, obligasi tidak hanya menjadi beban, tetapi juga berpotensi menjadi sumber pendapatan jangka panjang.

Namun, Tito menegaskan bahwa daerah dengan kapasitas fiskal rendah harus lebih selektif. Jika daerah sudah memiliki beban utang yang tinggi, menambahkan obligasi baru justru akan memperparah kondisi keuangan. Ia memperingatkan bahwa hal ini dapat menyebabkan defisit fiskal dan menurunkan kualitas layanan publik di masa depan.