Pemerintah Siapkan Perpres Atas Pengalihan Saham Whoosh

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah kini mempersiapkan rancangan peraturan presiden (perpres) sebagai payung hukum bagi pengalihan kepemilikan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) ke pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kebutuhan penyelesaian kewajiban keuangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, atau Whoosh, yang telah menjadi bagian dari infrastruktur strategis nasional. Perpres ini diharapkan menjadi dasar yang kuat untuk menjaga kelangsungan operasional dan pengelolaan proyek secara terpadu.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Evita Manthovani, menegaskan bahwa rancangan perpres ini dirancang untuk memberikan kejelasan hukum terkait pembagian peran, hak, dan kewajiban antarpihak terkait. Proses pengalihan saham akan berjalan dengan transparansi tinggi, didukung koordinasi lintas institusi seperti Kementerian Perhubungan, Badan Pengawas BUMN, serta Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Tujuannya adalah memastikan bahwa pengelolaan Whoosh tetap profesional, akuntabel, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Evita menekankan bahwa dua prinsip utama menjadi landasan dalam penanganan proyek ini. Pertama, menjaga kelangsungan layanan kereta cepat yang telah menjadi alat transportasi vital bagi mobilitas masyarakat di dua kota besar tersebut. Kedua, memastikan kewajiban keuangan proyek dikelola secara terukur, tanpa menimbulkan tekanan berlebihan terhadap kesehatan keuangan negara. Dengan demikian, pengalihan saham bukan sekadar urusan kepemilikan, tetapi bagian dari strategi pengelolaan risiko dan keberlanjutan infrastruktur.

Proses pengalihan yang akan dijalankan berdasarkan perpres akan memastikan bahwa operasional Whoosh tidak terganggu, sekaligus memperkuat kontrol negara atas aset strategis tersebut. Penyusunan perpres ini juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga keberlanjutan proyek tanpa mengorbankan kesehatan APBN. Dengan pendekatan yang hati-hati dan terukur, diharapkan kereta cepat Jakarta-Bandung dapat terus beroperasi secara efektif, terintegrasi, dan menjadi contoh sukses dalam pengelolaan infrastruktur berbasis kerja sama publik-swasta.