PM Nepal Berusia 36 Tahun Tolak Bantuan Asing Pasca Bencana

Kendari, ıNarasikita - Perdana Menteri Nepal Balendra Shah menegaskan penolakan terhadap bantuan penyelamatan dari berbagai negara asing, termasuk India, China, Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Sri Lanka, dan Bangladesh, setelah bencana banjir bandang dan tanah longsor melanda wilayah-wilayah strategis. Kementerian Luar Negeri Nepal menyatakan bahwa meski banyak negara menawarkan tim SAR secara resmi maupun tidak resmi, pemerintah memilih mengandalkan sumber daya dalam negeri untuk menangani krisis. Bencana ini telah menewaskan hampir 400 jiwa dan menyebabkan 1.400 orang hilang, sebagian besar di antaranya merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke daerah terdampak.

Shah, yang berusia 36 tahun, merupakan pemimpin termuda di dunia dan mantan rapper yang dikenal melalui karya-karyanya yang mengkritik korupsi dan ketimpangan sosial. Ia menjadi pemimpin negara setelah kemenangan telak dalam pemilihan umum Maret lalu, menggantikan dominasi partai-partai tradisional yang telah lama menguasai politik Nepal. Sebelum menjabat sebagai perdana menteri, ia menjabat sebagai walikota Kathmandu, di mana ia dikenal dengan kebijakan tegas seperti pembongkaran bangunan ilegal dan upaya membersihkan kota dari praktik korupsi. Popularitasnya meningkat pesat saat protes massal melanda Nepal pada September tahun lalu, yang dipicu larangan media sosial dan berubah menjadi gerakan menentang ketidakadilan ekonomi serta kekerasan kepolisian.

Lagu-lagu karyanya, seperti "Balidan" dan "Nepal Haseko", menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi generasi muda Nepal, dengan video "Balidan" mencatat lebih dari 14 juta tayangan di YouTube. Ia membangun basis dukungan melalui media sosial, menyampaikan janji besar seperti pemberantasan korupsi, reformasi sistem peradilan, serta penciptaan 1,2 juta lapangan kerja baru. Kemenangannya atas mantan perdana menteri KP Sharma Oli di daerah pemilihan Jhapa 5, yang sebelumnya menjadi basis kekuasaan Oli, menjadi bukti kekuatan politik baru yang muncul dari gerakan sosial.

Namun, kepemimpinannya juga diwarnai kontroversi. Organisasi HAM seperti Human Rights Watch mengkhawatirkan penggunaan kekuasaan yang berlebihan terhadap pedagang kaki lima saat ia menjabat walikota. Di sisi lain, unggahan Facebook yang berisi kata-kata kasar terhadap negara dan partai politik sempat memicu kritik, meski kemudian dihapus. Kini, pemerintah Shah dihadapkan pada tantangan besar, termasuk menangani dampak dari perang di Timur Tengah yang memengaruhi tenaga kerja Nepal, pengangguran tinggi, ekonomi yang stagnan, serta kewajiban menindaklanjuti hasil investigasi atas kematian 77 demonstran dalam kerusuhan 2025.